Saran Kompolnas ke Pemerintah Tangani Berita Hoax

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyarankan bukan hanya Polri yang responsif tangani berita bohong atau hoax. Seluruh jajaran pemerintan diminta ikut campur tangan tangani persoalan tersebut.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengki Indarti mengatakan, berita hoax kebanyakan berisi informasi yang menjerumuskan. Motifnya kata dia demi mendapatkan kekuasaan dengan cara salah.

"Penanganannya tidak semata-mata diserahkan kepolisian melainkan antar instansi. Misalnya Kominfo, Badan Intelijen Negara," ujar Poengki kepada SINDOnews melalui telepon, Jakarta, Minggu (19/2/2017).

Maka itu, dia meminta masyarakat lebih pintar membedakan antara berita sifatnya menjerumuskan dan yang benar. Situasi kondusif, kata dia bisa tercipta jika semua pihak terkait bisa menjaga dari maraknya berita hoax.

"Pendidikan politik haruslah dilakukan secara baik, agar pemahaman politik masyarakat menjadi baik, bukan malah memecah belah," ucapnya. (Baca: Polri Janji Tindak Tegas Penyebar Berita Hoax)

Ketua LBH Partai Perindo Ricky Margono melaporkan artikel yang ditulis AF berjudul, Bukti Anies Jatuh Dalam Kubangan Setan, ke Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu. Dalam artikel itu disebutkan Perindo ditunjuk mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat Anies Baswedan menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun artikel tersebut lansung dihapus setelah LBH Perindo melaporkannya ke Polda Metro Jaya.