Pro Kontra Wacana Hak Angket Penyadapan SBY-Ma'ruf Amin
Pro Kontra Wacana Hak Angket Penyadapan SBY-Ma'ruf Amin
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyatakan, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan hak angket harus untuk keperluan masyarakat banyak.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat berwacana mengajukan hak angket atas dasar dugaan penyadapan yang dilakukan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sebenarnya tidak perlu ajukan (hak angket), itu berlebihan. Karena negara sudah membantah," kata Hendri Satrio saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (3/2/2017).
"Tapi bagaimanapun DPR punya hak untuk menggunakan hak angket. Namun harus dipastikan hak angket dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak," imbuhnya.
Menurut Hendri, jangan sampai hak kedewanan digunakan atau dimanfaatkan oleh kelompok golongan tertentu.
"Jangan sampai hak angket hanya akomodir kepentingan sepihak saja, seperti revisi UUMD3 yang akomodir kursi buat PDIP dan dapat dukungan semua fraksi. Soal ini (hak angket) kita tunggu saja fraksi lain, saya rasa akan mendapat tentangan," tegasnya.
Hal berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago yang mengatakan, upaya DPR menggunakan hak angketnya merupakan salah satu hal baik
"Perlu DPR mengunakan hak angket untuk mengungkap aktor siapa yang melakukan penyadapan segala. Penyadapan ilegal adalah perbuatan melawan hukum dan harus ditindak, jangan sampai polisi mendiamkan, namun sangat reaktif kalau ada yang merugikan Ahok," ucapnya.
Tindakan penyadapan dalam bernegara kata Pangi, sangat jelas mengancam kedaulatan dan melampui batas toleransi saling menjaga dan menghargai. Hak-hak warga negara tidak lagi terlindungi dari Peraturan yang berlaku di negara Indonesia.
"Ahok semakin hari semakin liar dan sulit dikendalikan. Petenteng sudah seperti enggak peduli dengan orang yang mereka sakiti. Logika apa kemudian yang bisa membenarkan aktifitas Ahok menyandap percakapan seseorang, mesti fokus ke situ bukan mengambang dari konten problem," ungkapnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat berwacana mengajukan hak angket atas dasar dugaan penyadapan yang dilakukan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sebenarnya tidak perlu ajukan (hak angket), itu berlebihan. Karena negara sudah membantah," kata Hendri Satrio saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (3/2/2017).
"Tapi bagaimanapun DPR punya hak untuk menggunakan hak angket. Namun harus dipastikan hak angket dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak," imbuhnya.
Menurut Hendri, jangan sampai hak kedewanan digunakan atau dimanfaatkan oleh kelompok golongan tertentu.
"Jangan sampai hak angket hanya akomodir kepentingan sepihak saja, seperti revisi UUMD3 yang akomodir kursi buat PDIP dan dapat dukungan semua fraksi. Soal ini (hak angket) kita tunggu saja fraksi lain, saya rasa akan mendapat tentangan," tegasnya.
Hal berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago yang mengatakan, upaya DPR menggunakan hak angketnya merupakan salah satu hal baik
"Perlu DPR mengunakan hak angket untuk mengungkap aktor siapa yang melakukan penyadapan segala. Penyadapan ilegal adalah perbuatan melawan hukum dan harus ditindak, jangan sampai polisi mendiamkan, namun sangat reaktif kalau ada yang merugikan Ahok," ucapnya.
Tindakan penyadapan dalam bernegara kata Pangi, sangat jelas mengancam kedaulatan dan melampui batas toleransi saling menjaga dan menghargai. Hak-hak warga negara tidak lagi terlindungi dari Peraturan yang berlaku di negara Indonesia.
"Ahok semakin hari semakin liar dan sulit dikendalikan. Petenteng sudah seperti enggak peduli dengan orang yang mereka sakiti. Logika apa kemudian yang bisa membenarkan aktifitas Ahok menyandap percakapan seseorang, mesti fokus ke situ bukan mengambang dari konten problem," ungkapnya.
(maf)
Explore More