Pemerintah Diminta Perhatikan Kedaulatan Pangan Lokal
Kamis, 02 Februari 2017 - 21:01 WIB
Pemerintah Diminta Perhatikan Kedaulatan Pangan Lokal
A
A
A
JAKARTA - Politik pangan harus mengedepankan pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk itu, pemerintah tidak sekadar mengembangkan areal persawahan semata, tetapi juga mengembangkan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Demikian intisari dari diskusi Pangan Lokal Berbasis Kepulauan yang berlangsung di Fakultas Pertanian Universias Pattimura (Unpatti) Ambon di Kota Ambon, Kamis (2/2/2017).
Acara yang dibuka Dekan Fakultas Pertanian, Prof JM Matinahoru menghadirkan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl-Oek. Engelina Pattiasina dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.
Menurut Engelina, persoalan pangan merupakan salah satu dampak dari tidak konsistennya dalam melaksanakan UUD 1945, terutama Pasal 33, yang menghendaki agar kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, katanya, Undang-Undang (UU) Pokok Agraria merupakan salah satu turunan dari UUD 1945, tapi tidak pernah diiplementasikan. Padahal, ada yang baik dalam UU itu seperi pelibatan hak masyarakat adat. Hal itu berarti memelihara kekuatan masyarakat adat, termasuk pangan lokal.
"Soal pangan misalnya, secara turun-temurun, Maluku dan Indonesia timur menjadikan sagu, umbi-umbian, dan jagung sebagai makanan pokok,” kata Lulusan Universitas Bremen Jerman ini.
Dalam kesempatan itu, Engelina juga menyoroti pengelolaan Blok Masela yang membuat masyarakat Maluku harus berjuang agar kilang dibangun di darat. Padahal katanya, Blok Masela berada di Maluku dan masyarakat harus mendapat manfaat.
Ketua SPI, Henry Saragih yang juga aktivis petani dunia, mengatakan, yang paling utama, bagaimana pangan lokal memenuhi kebutuhan masyarakat. "Konsep kedaulatan pangan lahir untuk merespon konsep ketahanan pangan, yang berorientasi pada pasar global," katanya.
Menurutnya, perlu upaya serius untuk mencapai kedaulatan pangan, dengan mengembangkan pangan lokal, yang berkualitas, bergizi, ramah lingkungan dan bisa memenuhi kebutuhan pangan.
"Dunia saat ini sedang menghadapi persaolan pangan, karena pola hidup manusia itu sendiri. Saat ini ada satu miliar orang yang kelaparan, tetapi juga ada satu miliar rang lebih yang obesitas. Satu kekurangan makan, yang satu lagi kelebihan makanan," tegas mantan Presiden Asosiasi Petani Dunia ini.
Dia berharap, semua bersama-sama untuk mengembangkan pangan lokal, sehingga masyarakat tidak bergantung kepada beras atau pangan impor dari manapun.
Dekan Fakultas Pertanian Unpatti, Prof JM Matinahoru mengatakan, pihaknya senantiasa mengupayakan agar pangan lokal, seperti sagu bisa kembali menjadi pangan andalan.
"Untuk kita saat ini, mungkin tidak ada masalah. Tapi itu akan menjadi beban untuk anak cucu ke depan, karena masalah lingkungan," ujarnya.
Matinahoru menjelaskan, kalau areal persawahan yang diperluas, maka hal itu hampir pasti akan memanfaatkan dataran rendah. Lahan seperti itu hanya di sekitar pantai.
"Karena pulau kecil, maka dengan pembukaan persawahan akan menimbulkan daya tangkapan hujan yang juga kecil. Hal ini akan sangat sulit untuk menghambat instruisi air laut. Kalau ini terjadi, maka lingkungan akan berubah dan juga ekosistemnya. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari," tuturnya.
Demikian intisari dari diskusi Pangan Lokal Berbasis Kepulauan yang berlangsung di Fakultas Pertanian Universias Pattimura (Unpatti) Ambon di Kota Ambon, Kamis (2/2/2017).
Acara yang dibuka Dekan Fakultas Pertanian, Prof JM Matinahoru menghadirkan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl-Oek. Engelina Pattiasina dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.
Menurut Engelina, persoalan pangan merupakan salah satu dampak dari tidak konsistennya dalam melaksanakan UUD 1945, terutama Pasal 33, yang menghendaki agar kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, katanya, Undang-Undang (UU) Pokok Agraria merupakan salah satu turunan dari UUD 1945, tapi tidak pernah diiplementasikan. Padahal, ada yang baik dalam UU itu seperi pelibatan hak masyarakat adat. Hal itu berarti memelihara kekuatan masyarakat adat, termasuk pangan lokal.
"Soal pangan misalnya, secara turun-temurun, Maluku dan Indonesia timur menjadikan sagu, umbi-umbian, dan jagung sebagai makanan pokok,” kata Lulusan Universitas Bremen Jerman ini.
Dalam kesempatan itu, Engelina juga menyoroti pengelolaan Blok Masela yang membuat masyarakat Maluku harus berjuang agar kilang dibangun di darat. Padahal katanya, Blok Masela berada di Maluku dan masyarakat harus mendapat manfaat.
Ketua SPI, Henry Saragih yang juga aktivis petani dunia, mengatakan, yang paling utama, bagaimana pangan lokal memenuhi kebutuhan masyarakat. "Konsep kedaulatan pangan lahir untuk merespon konsep ketahanan pangan, yang berorientasi pada pasar global," katanya.
Menurutnya, perlu upaya serius untuk mencapai kedaulatan pangan, dengan mengembangkan pangan lokal, yang berkualitas, bergizi, ramah lingkungan dan bisa memenuhi kebutuhan pangan.
"Dunia saat ini sedang menghadapi persaolan pangan, karena pola hidup manusia itu sendiri. Saat ini ada satu miliar orang yang kelaparan, tetapi juga ada satu miliar rang lebih yang obesitas. Satu kekurangan makan, yang satu lagi kelebihan makanan," tegas mantan Presiden Asosiasi Petani Dunia ini.
Dia berharap, semua bersama-sama untuk mengembangkan pangan lokal, sehingga masyarakat tidak bergantung kepada beras atau pangan impor dari manapun.
Dekan Fakultas Pertanian Unpatti, Prof JM Matinahoru mengatakan, pihaknya senantiasa mengupayakan agar pangan lokal, seperti sagu bisa kembali menjadi pangan andalan.
"Untuk kita saat ini, mungkin tidak ada masalah. Tapi itu akan menjadi beban untuk anak cucu ke depan, karena masalah lingkungan," ujarnya.
Matinahoru menjelaskan, kalau areal persawahan yang diperluas, maka hal itu hampir pasti akan memanfaatkan dataran rendah. Lahan seperti itu hanya di sekitar pantai.
"Karena pulau kecil, maka dengan pembukaan persawahan akan menimbulkan daya tangkapan hujan yang juga kecil. Hal ini akan sangat sulit untuk menghambat instruisi air laut. Kalau ini terjadi, maka lingkungan akan berubah dan juga ekosistemnya. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari," tuturnya.
(maf)
