Penghapusan Ambang Batas Capres Jadi Solusi Bersama
Senin, 30 Januari 2017 - 19:20 WIB
Penghapusan Ambang Batas Capres Jadi Solusi Bersama
A
A
A
JAKARTA - Dukungan penghapusan ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019 terus mengalir.
Kali ini diungkapkan politikus senior Partai Golkar Priyo Budi Santoso. "Secara personal saya mengusulkan, bisa saja kita terima presidential treshold 0% sebagai solusi kebersamaan," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Priyo menilai perdebatan mengenai penentuan angka presidential threshold dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilu hanya membuang energi.
Dia memprediksi apabila DPR tetap memberlakukan presidential threshold maka akan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini pandangan personal saya dan pengalaman selama ini pimpin sidang di parlemen," ungkap mantan Wakil Ketua DPR ini. (Baca juga: Sejumlah Fraksi di DPR Dukung Penghapusan Syarat Usung Capres)
Dia berpendapat, sukses atau tidaknya poin ambang batas pengajuan presiden dalam revisi UU Pemilu tergantung dua partai besar, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar. Sekadar diketahui, kedua partai politik tersebut memiliki kursi paling besar di DPR.
Kali ini diungkapkan politikus senior Partai Golkar Priyo Budi Santoso. "Secara personal saya mengusulkan, bisa saja kita terima presidential treshold 0% sebagai solusi kebersamaan," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).
Priyo menilai perdebatan mengenai penentuan angka presidential threshold dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilu hanya membuang energi.
Dia memprediksi apabila DPR tetap memberlakukan presidential threshold maka akan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini pandangan personal saya dan pengalaman selama ini pimpin sidang di parlemen," ungkap mantan Wakil Ketua DPR ini. (Baca juga: Sejumlah Fraksi di DPR Dukung Penghapusan Syarat Usung Capres)
Dia berpendapat, sukses atau tidaknya poin ambang batas pengajuan presiden dalam revisi UU Pemilu tergantung dua partai besar, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar. Sekadar diketahui, kedua partai politik tersebut memiliki kursi paling besar di DPR.
(dam)
