Penangkapan Patrialis Akbar Coreng Wajah Institusi Hukum Negara
Kamis, 26 Januari 2017 - 16:30 WIB
Penangkapan Patrialis Akbar Coreng Wajah Institusi Hukum Negara
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK yang menyasar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar merupakan suatu musibah besar bagi bangsa.
“Ini adalah suatu kecelakaan sejarah, karena sesungguhnya kesembilan hakim MK adalah orang-orang negarawan yang harusnya menjaga integritas bangsa,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Nasir mengaku, belum mengetahui lebih lanjut mengenai informasi tersebut apakah memang OTT KPK itu sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya kepada yang bersangkutan ataukah justru pihak pemberi suap yang telah diincar. Dia menilai, kegiatan ini telah mencoreng marwah institusi hukum negara terutama MK.
"Saya berharap ini kejadian yang terakhir kali karena sangat mencoreng institusi hukum negara," tegasnya.
Sebelumnya dikabarkan, KPK kembali melakukan OTT terhadap salah satu hakim MK yang disebut-sebut adalah Patrialis Akbar. Dari informasi yang dihimpun, Patrialis diduga menerima sejumlah uang terkait dengan uji materi suatu undang-undang. Namun, belum ada penjelasan perihal uji materi undang-undang apa yang 'diperdagangkan' oleh Patrialis.
“Ini adalah suatu kecelakaan sejarah, karena sesungguhnya kesembilan hakim MK adalah orang-orang negarawan yang harusnya menjaga integritas bangsa,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Nasir mengaku, belum mengetahui lebih lanjut mengenai informasi tersebut apakah memang OTT KPK itu sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya kepada yang bersangkutan ataukah justru pihak pemberi suap yang telah diincar. Dia menilai, kegiatan ini telah mencoreng marwah institusi hukum negara terutama MK.
"Saya berharap ini kejadian yang terakhir kali karena sangat mencoreng institusi hukum negara," tegasnya.
Sebelumnya dikabarkan, KPK kembali melakukan OTT terhadap salah satu hakim MK yang disebut-sebut adalah Patrialis Akbar. Dari informasi yang dihimpun, Patrialis diduga menerima sejumlah uang terkait dengan uji materi suatu undang-undang. Namun, belum ada penjelasan perihal uji materi undang-undang apa yang 'diperdagangkan' oleh Patrialis.
(kri)
