Mewujudkan (Kembali) Islam Nusantara sebagai Identitas Terbuka

Mohamad Shohibuddin
Katib ‘Am Pengurus Cabang Istimewa NU Belanda

NAJIB Burhani di KORAN SINDO, 19 Januari 2017 mengonstruksikan apa yang dia sebut sebagai “genealogi Islam Nusantara” ke dalam tiga babakan sejarah sebagai berikut: (1) fase ketika Islam Nusantara identik dengan Islam sinkretis, (2) fase pembentukan identitas Islam Nusantara, dan (3) fase ketika Islam Nusantara menjadi exceptional Islam, dalam hal ini identik dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Tulisan Najib Burhani ini sangat tepat waktu karena sebuah konferensi internasional untuk memikir-ulang Islam Nusantara saat ini sedang dipersiapkan pelaksanaannya di Amsterdam, Belanda. Konferensi yang akan dilaksanakan pada 27 Maret 2017 tersebut akan mengangkat tema: “Rethinking Indonesia’s Islam Nusantara: From Local Relevance to Global Significance.”

Pembabakan “genealogi Islam Nusantara” ke dalam tiga fase yang dilakukan oleh Najib Burhani, meski demikian, mengandung cacat epistemologis, yakni terperangkap pada cara pandang melihat Islam Nusantara sebagai ekspresi sosio-keagamaan dari kelompok tertentu di Indonesia, dalam hal ini Nahdlatul Ulama.

Klaim Nahdlatul Ulama sebagai pengusung “Islam Nusantara”—misalnya dengan menjadikannya sebagai tema muktamarnya yang ke-33 di Jombang beberapa waktu lalu, yaitu “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”—kian membenarkan cara pandang ini.

Inilah yang disebut Najib Burhani sebagai exceptional Islam (Nusantara). Sayangnya, ia sendiri terperangkap pada cara pandang ini dalam memahami Islam Nusantara.

Perlu satu tulisan tersendiri untuk membongkar asumsi epistemologis semacam ini. Namun, pada ruang yang terbatas ini cukuplah ditekankan bahwa Islam Nusantara harus dilihat (kembali) sebagai sebuah identitas regional yang lebih luas ketimbang identitas kelompok tertentu semata.

Dari sisi genealoginya, sejarah pembentukan identitas regional ini (atau tepatnya, identitas sosio-keagamaan regional) melibatkan jejaring intelektual dan interaksi perdagangan yang bahkan bersifat lintas regional, dan dengan demikian bersifat kosmopolitan sejak dari awalnya. Banyak tulisan yang telah menjelaskan dengan baik sekali sejarah pembentukan Islam Nusantara ini misalnya Azyumardi Azra, Michael Laffan, dan lain-lain.

Selanjutnya, dari sisi pelaku, konstituen dan wilayah penyebarannya, identitas sosio-keagamaan regional itu mencakup wilayah kepulauan yang menjadi titik temu dari Samudera Hindia dan Pasifik. Inilah yang secara leksikal dikenal sebagai “Nusantara” dan yang secara geopolitik disebut dengan “Asia Tenggara”.

Dalam arti ini, Islam Nusantara sebagai identitas regional mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura, Filipina Selatan (Moro), dan Champa (Kampuchea).

***Terlepas dari catatan di atas, kritik Najib Burhani mengenai kecenderungan exceptional Islam pada kalangan Nahdlatul Ulama dalam mengusung Islam Nusantara adalah kritik yang valid meski ia sendiri sayangnya juga terjebak di dalam cara pandang itu.

Saya sendiri dalam beberapa kesempatan sudah sering mengkritik gejala eksepsionalisme dari Islam Nusantara ini antara lain dengan menyatakan bahwa Islam Nusantara “mahjubun bin nahdliyyin”, yakni dikaburkan oleh kalangan NU sendiri. Padahal, seperti telah ditegaskan di muka, ia pada dasarnya merupakan identitas sosio-regional yang mencakup wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan.

Tentu saja dalam hal ini, masyarakat muslim Indonesia memiliki peranan yang cukup besar dan penting, termasuk utamanya berkat kontribusi Nahdlatul Ulama, namun tidak terlepas juga dari kontribusi Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam di Indonesia lainnya.

Dari sisi sejarah intelektual, Islam Nusantara memiliki akar khazanah intelektual keagamaan yang cukup kaya dan terus berkembang. Bagi para peneliti/filolog naskah-naskah yang dikenal dengan sebutan Jawi manuscripts, yakni naskah yang ditulis dengan aksara Arab pegon, kekayaan khazanah ini sudah diakui secara meluas.

Sebagai misal, daftar penulis dan naskah-naskah Jawi yang dihimpun oleh Nicholas Heer (http://faculty.washington.edu/heer/handlist23.pdf) merupakan contoh kecil yang dapat memberi ilustrasi mengenai kekayaan ini. Belum lagi naskah-naskah yang ditulis dengan aksara latin, yakni yang dikenal dengan Malay manuscripts. Sudah banyak katalog yang telah disusun untuk menghimpun karya-karya ulama Nusantara yang berupa naskah Jawi maupun Melayu ini.

Untuk konteks di Indonesia sendiri, kontribusi Islam Nusantara dalam pembentukan identitas sosio-keagamaan nasional juga sangat besar. Di bidang hukum dan perundang-undangan, banyak ijtihad yang khas Nusantara telah dihasilkan misalnya pengakuan harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam, shighat ta'liq dalam akad nikah, teori resepsi hukum adat, dan lain-lain.

Yang menarik, salah satu signifikansi penting dari ijtihad hukum khas Islam Nusantara ini adalah pengakuan dan penguatan yang sangat besar pada peran dan posisi perempuan. Ijtihad hukum Islam Nusantara juga terejawantah pada perdebatan yang sangat produktif mengenai “Fikih Indonesia” seperti antara lain disuarakan oleh T M Hasbi Ash-Shiddiqui, Munawir Sjadzali, dan lain-lain.

Saya juga berani menyatakan bahwa ijtihad konstitusi yang dewasa ini dilakukan oleh Muhammadiyah terkait berbagai UU di bidang sumber daya alam adalah bagian dari manifestasi Islam Nusantara, yakni dalam konteks pergulatan Islam dengan persoalan krisis agraria dan ekologi di Indonesia.

Di bidang politik, kontribusi Islam Nusantara sangatlah besar dan tidak main-main. Bukankah Pancasila itu sendiri sebagai konsensus bangsa adalah ijtihad genuine Islam Nusantara?

Pancasila inilah yang memungkinkan kelahiran negara-bangsa dengan masyarakat yang sangat heterogen secara sosial-budaya maupun agama, namun yang sekaligus menjamin nilai-nilai Islam dan peran umat Islam memiliki pengaruh besar di dalamnya. Konsensus bangsa ini pula yang memungkinkan kompatibiltas Islam dan demokrasi di Indonesia dan yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia.

Karena itu, kecenderungan eksepsionalisme dalam melihat Islam Nusantara harus dilampaui. Bukan saja oleh kalangan NU, melainkan juga oleh para pemikir Muhammadiyah seperti Najib Burhani.

Islam Nusantara harus dikembalikan menjadi “teks yang terbuka” dan tidak menjadi klaim satu kelompok, bahkan jika kelompok itu merasa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadapnya. Islam Nusantara harus diwujudkan kembali sebagai sebuah identitas sosio-keagamaan yang dinamis dan selalu peka terhadap konteks persoalan sosial-budaya, politik, sosial-ekonomi, dan ekologi yang digulatinya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam rangka itu, maka inilah saatnya melakukan rethinking, i’adah al-fikr, alias pemikiran ulang atas “warisan bersama” dan “praktik yang hidup” dari identitas sosio-keagamaan Islam Nusantara ini. Dan, panggilan ini berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia khususnya, dan di Asia Tenggara pada umumnya, tanpa terkecuali.

***Sebagai sebuah identitas yang dinamis, Islam Nusantara ini harus dipikirkan ulang relevansi dan signifikansinya bukan sebatas pada wacana keagamaan semata, namun dalam konteks persoalan riil yang kini dihadapi di Indonesia, di kawasan regional Asia Tenggara, maupun lebih luas di tataran global.

Di satu sisi, khazanah intelektual Islam Nusantara itu sendiri masih menyisakan agenda penelitian yang besar untuk terus digali, dikaji, dan dikembangkan secara terus menerus. Khazanah intelektual itu perlu juga dipersoalkan dari segi bagaimana proses reproduksi dan diseminasinya berlangsung dalam sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan secara umum maupun dalam wacana akademis di pergaulan internasional.

Di sisi yang lain, dari segi aktualisasi khazanah intelektual tersebut, ada beberapa konteks struktural di mana Islam Nusantara harus diproblematisasi lebih lanjut, justru untuk melahirkan relevansi dan signifikansinya secara konkret. Beberapa problem struktural yang menjadi konteks aktualisasi Islam Nusantara dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertama, bagaimana Islam Nusantara diproblematisasi dalam konteks demokrasi, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia? Kedua, bagaimana Islam Nusantara diproblematisasi dalam konteks dinamika hukum Islam, adat, dan sistem hukum nasional?

Ketiga, bagaimana Islam Nusantara diproblematisasi dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi dan krisis sosial-ekologis? Keempat, bagaimana Islam Nusantara diproblematisasi dalam konteks dinamika konflik, perdamaian, dan keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara? Kelima, bagaimana Islam Nusantara diproblematisasi dalam konteks dinamika “media baru” (media sosial, media alternatif, dan sebagainya) dan pembentukan otoritas keagamaan?

Aktualisasi Islam Nusantara dalam berbagai konteks persoalan seperti di atas harus menjadi kepedulian dan agenda bersama umat Islam di Indonesia tanpa terkecuali. Ia juga menuntut dialog dan kerja sama yang intensif sebagai agenda regional di antara masyarakat muslim di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Karena itu, memahami Islam Nusantara secara sempit sebagai identitas kelompok ataupun mendikotomikannya dengan kosmopolitanisme Islam adalah cara pandang yang salah sasaran, myiopic, dan kontraproduktif.