MNC Kritisi Pembatasan Media dalam Revisi UU Pemilu
Senin, 23 Januari 2017 - 15:25 WIB
MNC Kritisi Pembatasan Media dalam Revisi UU Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu) dianggap membatasi ruang gerak media dalam memberitakan dan menayangkan iklan partai politik dan pasangan calon.
MNC menganggap pembatasan semacam itu tidak tepat karena dapat merugikan masyarakat dan bagi pasangan calon dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Pembatasan media itu malah membuat masyarakat tidak mengetahui calon legislatif, apa yang akan dia dilakukan calon ketika terpilih. Jadi pembatasan ini merugikan rakyat,” ujar Direktur Pemberitaan MNC Arya Sinulingga di sela-sela kunjungan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu DPR, di MNC Tower, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Dalam revisi UU tersebut, pembatasan terhadap media bervariasi, mulai dari mengkhususkan media tertentu dalam publikasi atau pengumuman hasil seleksi anggota KPU Bawaslu (Pasal 16, 21, 25, 91, 97, 101), pengumuman hasil verifikasi partai politik (Pasal 144) hingga menetapkan media tertentu sebagai penetap standar biaya dan persyaratan iklan kampanye (Pasal 255).
Arya menyarankan agar UU membebaskan media dalam menginformasikan seputar pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
Melalui kerja redaksi yang profesional, kata dia, informasi yang disampaikan oleh media massa justru lebih terpercaya ketimbang media sosial.
“Pembatasan di media massa justru membuat berita di sosmed sulit diketahui benar tidaknya Karena kalau media resmi pasti tidak hoax, kami ada aturan, tata main yang bisa memanggil kami apabila informasi yang disampaikan tidak kredibel,” lanjut Arya.
Ketua Pansus revisi UU Pemilu, Lukman Edy menginventarisasi masukan dari MNC terkait adanya pembatasan media.
Menurut dia sejumlah isi pasal memang perlu diperbaiki mengingat revisi UU tersebut merupakan inisiatif pemerintah dan belum tentu DPR menyetujuinya.
“Seperti Pasal 255 saya setuju agar penetapan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye diatur oleh Kemenkominfo. Nanti kita ajak mereka bersama Dewan Pers rapat konsultasi,” kata Lukman.
MNC menganggap pembatasan semacam itu tidak tepat karena dapat merugikan masyarakat dan bagi pasangan calon dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Pembatasan media itu malah membuat masyarakat tidak mengetahui calon legislatif, apa yang akan dia dilakukan calon ketika terpilih. Jadi pembatasan ini merugikan rakyat,” ujar Direktur Pemberitaan MNC Arya Sinulingga di sela-sela kunjungan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu DPR, di MNC Tower, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Dalam revisi UU tersebut, pembatasan terhadap media bervariasi, mulai dari mengkhususkan media tertentu dalam publikasi atau pengumuman hasil seleksi anggota KPU Bawaslu (Pasal 16, 21, 25, 91, 97, 101), pengumuman hasil verifikasi partai politik (Pasal 144) hingga menetapkan media tertentu sebagai penetap standar biaya dan persyaratan iklan kampanye (Pasal 255).
Arya menyarankan agar UU membebaskan media dalam menginformasikan seputar pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
Melalui kerja redaksi yang profesional, kata dia, informasi yang disampaikan oleh media massa justru lebih terpercaya ketimbang media sosial.
“Pembatasan di media massa justru membuat berita di sosmed sulit diketahui benar tidaknya Karena kalau media resmi pasti tidak hoax, kami ada aturan, tata main yang bisa memanggil kami apabila informasi yang disampaikan tidak kredibel,” lanjut Arya.
Ketua Pansus revisi UU Pemilu, Lukman Edy menginventarisasi masukan dari MNC terkait adanya pembatasan media.
Menurut dia sejumlah isi pasal memang perlu diperbaiki mengingat revisi UU tersebut merupakan inisiatif pemerintah dan belum tentu DPR menyetujuinya.
“Seperti Pasal 255 saya setuju agar penetapan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye diatur oleh Kemenkominfo. Nanti kita ajak mereka bersama Dewan Pers rapat konsultasi,” kata Lukman.
(dam)
