Kritik Menkumham, Moreno Nilai Kebijakan Bebas Visa Salah Sasaran

JAKARTA - Usulan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus disampaikan anggota Komisi III DPR kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hari ini.‎ Kali ini, usulan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Moreno Soeprapto‎.

Alasannya, kata Moreno, kebijakan bebas visa itu sudah salah sasaran, bukan mendatangkan wisatawan, melainkan tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Tanah Air. Target pemasukan negara dari sektor pariwisata sebagaimana tujuan dari kebijakan bebas visa itu dianggapnya tidak tercapai.

"‎Kebijakan bebas visa ini lebih baik dikembalikan lagi, karena terjadi salah sasaran. Dikembalikan lagi seperti semula, dihapuskan," ujar Moreno di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2017).

Dikatakan salah sasaran, kata dia, karena kebijakan bebas visa itu bukan justru ‎meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. "Itu ternyata yang masuk ke Indonesia bukan wisatawan, tapi wisatawan kamuflase‎," papar putra Pembalap Tinton Soeprapto ini.

‎Dia berpendapat, keberadaan TKA ilegal di Tanah Air telah menimbulkan ketidakstabilan keamanan maupun kenyamanan. "Kenyataannya terjadi saat ini TKA yang masuk ke Indonesia itu sangat mudah dengan visa turis bisa," kata mantan anggota Komisi X DPR ini.