Bela Negara dan Alutsista Jadi Prioritas Kemhan 2017
Kamis, 12 Januari 2017 - 21:21 WIB
Bela Negara dan Alutsista Jadi Prioritas Kemhan 2017
A
A
A
JAKARTA - Program bela negara dan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi program prioritas Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2017.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan hasil rapat pimpinan (rapim) Kemhan adalah melaksanaan program sebaik-sebaiknya yang mengacu Nawacita.
"Mewaspadai ancaman dari dalam dan luar negeri serta peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Termasuk penggunaan anggaran harus cermat, saya tidak mau berurusan dengan BPK dan KPK. Nah itu yang penting," kata Ryamizard saat membukan rapat pimpinan (rapim) Kemhan 2017 di Jakarta, Kamis (12/01/2017)
Rapim tersebut mengangkat tema Meningkatkan Semangat Bela Negara, Profesionalisme TNI dan Kemandirian Industri Pertahanan Didukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh.
Kemhan menyatakan arah kebijakan pertahanan negara tahun ini meliputi pembangunan pertahanan sebagai perwujudan minimum essential force (MEF) dengan mengutamakan pembelian alutsista dari industri dalam negeri.
Selain itu, kata Menhan, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat serta mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
"Membangun karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental melalui kesadaran bela negara. Bela negara itu ada Undang-undangnya yaitu UUD45. Itu Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1. Semuanya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara," tuturnya.
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda Syaugi mengakui, salah satu program prioritas dalam rapim adalah pemenuhan alutsista sesuai MEF.
"Saat ini pemenuhan rencana strategi (renstra) pada MEF I baru mencapai 30%. Sekarang kita baru renstra kedua. Yang jelas pada tahun ini harus ada pengganti pesawat tempur F5, anggarannya sudah jelas itu," katanya.
Selain pengadaan pesawat, kata dia, pengadaan kapal selam dan radar juga menjadi prioritas dalam renstra. "Radar juga. Kan kemarin harusnya ada tahun lalu, cuma dalam proses sekarang dilanjutkan dengan tahun ini," ujarnya.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang berjiwa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Jelas tiap warga negara dari kelompok mana pun berhak ikut pelatihan Bela Negara. Yang belum dekat dengan Pancasila dan NKRI kita buat menjadi mencintai Pancasila dan NKRI. Sedangkan yang sudah menjiwai jadi semakin cinta Pancasila dan NKRI. Tidak peduli dari kelompok mau pun organisasi apapun," tuturnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan hasil rapat pimpinan (rapim) Kemhan adalah melaksanaan program sebaik-sebaiknya yang mengacu Nawacita.
"Mewaspadai ancaman dari dalam dan luar negeri serta peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Termasuk penggunaan anggaran harus cermat, saya tidak mau berurusan dengan BPK dan KPK. Nah itu yang penting," kata Ryamizard saat membukan rapat pimpinan (rapim) Kemhan 2017 di Jakarta, Kamis (12/01/2017)
Rapim tersebut mengangkat tema Meningkatkan Semangat Bela Negara, Profesionalisme TNI dan Kemandirian Industri Pertahanan Didukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh.
Kemhan menyatakan arah kebijakan pertahanan negara tahun ini meliputi pembangunan pertahanan sebagai perwujudan minimum essential force (MEF) dengan mengutamakan pembelian alutsista dari industri dalam negeri.
Selain itu, kata Menhan, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat serta mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
"Membangun karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental melalui kesadaran bela negara. Bela negara itu ada Undang-undangnya yaitu UUD45. Itu Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1. Semuanya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara," tuturnya.
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda Syaugi mengakui, salah satu program prioritas dalam rapim adalah pemenuhan alutsista sesuai MEF.
"Saat ini pemenuhan rencana strategi (renstra) pada MEF I baru mencapai 30%. Sekarang kita baru renstra kedua. Yang jelas pada tahun ini harus ada pengganti pesawat tempur F5, anggarannya sudah jelas itu," katanya.
Selain pengadaan pesawat, kata dia, pengadaan kapal selam dan radar juga menjadi prioritas dalam renstra. "Radar juga. Kan kemarin harusnya ada tahun lalu, cuma dalam proses sekarang dilanjutkan dengan tahun ini," ujarnya.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang berjiwa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Jelas tiap warga negara dari kelompok mana pun berhak ikut pelatihan Bela Negara. Yang belum dekat dengan Pancasila dan NKRI kita buat menjadi mencintai Pancasila dan NKRI. Sedangkan yang sudah menjiwai jadi semakin cinta Pancasila dan NKRI. Tidak peduli dari kelompok mau pun organisasi apapun," tuturnya.
(dam)
