Pengadaan Alutsista TNI Harus Didukung Anggaran Perawatan dan Inhan Dalam Negeri
Kamis, 14 Mei 2026 - 16:49 WIB
loading...
Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Foto/SIndoNews
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan
Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.
Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.
Baca juga: KRI Canopus-936, Kapal Survei Canggih TNI AL yang Bisa Deteksi Ranjau Laut dan Jalur Kapal Selam
Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.
Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.
Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.
Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!
Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.
Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.
Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.
Baca juga: KRI Canopus-936, Kapal Survei Canggih TNI AL yang Bisa Deteksi Ranjau Laut dan Jalur Kapal Selam
Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.
Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.
Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.
Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!
Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.
Lihat Juga :
