Ingin Kembali Jabat Ketua DPR, Setnov Dinilai Tidak Etis

JAKARTA - Pergantian ketua DPR dari Ade Komarudin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov) akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR. Kalangan muda Partai Golkar pun menolak pergantian tersebut.

Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merupakan salah satu yang menolak pergantian kursi pimpinan DPR. Doli mengatakan, Golkar membutuhkan ketua umum yang fokus mengurus partai, setelah dilanda konflik internal beberapa waktu lalu.

"Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar seharusnya tetap fokus melakukan konsolidasi internal dan membangun citra positif Golkar," kata Doli melalui keterangan tertulis, Rabu (30/11/2016).

Menurut Doli, kembalinya Setnov menjadi ketua DPR akan memberikan citra negatif baik buat Golkar maupun DPR, bahkan pribadi Setnov sendiri.

Sejumlah alasan pun diajukan Doli. Pertama, Setnov telah mengundurkan diri dari ketua DPR seiring dengan keputusan fraksi-fraksi di DPR yang menyatakan Setnov telah melakukan pelanggaran etika berat dan sedang.

"Sangat tidak etis bila seseorang yang sudah mengundurkan diri dari jabatan tertentu, ingin kembali lagi," ucap Doli.

Kedua, masih soal etis. Doli menuturkan, Setnov pernah menyatakan bahwa bila terpilih sebagai ketua umum Golkar dia akan mengundurkan diri dari anggota DPR.

Setnov juga telah membuat komitmen bahwa Akom akan tetap menjadi ketua DPR, saat Akom mundur dari pencalonan dan memberikan dukungan kepada Setnov sebagai ketua umum di munas lalu.

"Belum sampai setahun masak sudah dua kali terinterupsi dengan isu gonta ganti pimpinan. Kewibawaan DPR juga harus dijaga sebagai lembaga tinggi negara," ujat Doli.