DPR Pertanyakan Keterlibatan Prancis dalam Pembiayaan Data Center
Selasa, 04 Agustus 2020 - 15:08 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani. Foto: SINDOnews/Abdul Rochim
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR mempertanyakan rencana Pemerintah Prancis untuk membiayai pembangunan data center Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR yang juga anggota Komisi I dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengaku baru mendengar berita terkait rencana kerja sama ini di media.
”Kami akan tanyakan kepada Kominfo, apa yang melatarbelakangi kerjasama ini karena biar bagaimanapun juga, pusat data merupakan infrastruktur strategis,” ujarnya dalam Diskusi Forum Legislasi bertema ”RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).
(Baca: Dana Kemhan Mengalir ke Rekening Pribadi, Prabowo-Sri Mulyani Diminta Duduk Bareng)
Christina mengatakan, pemerintah harus menjelaskan apa melatarbelakangi keterlibatan pihak asing dalam pembangunan data center, apakah karena ketidakmampuan Pemerintah Indonesia secara finansial untuk mengoperasikan atau mendirikan sendiri data center, ataukah pemerintah hanya menginginkan bantuan teknologi dari Pemerintah Perancis. ”Tentunya ini akan menjadi perhatian kami di Komisi I dan akan ditanyakan pada mitra kerja kami, Kominfo di rapat kerja mendatang,” tuturnya.
Dikatakan Christina, data pribadi adalah satu hal yang sangat strategis sehingga infrastruktur terkait data pribadi juga sebagai sesuatu hal yang sangat strategis pula. Karena itu, dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, harus dilakukan kajian secara komprehensif, apa hal yang menjadi pro dan kontranya. ”Termasuk dalam kerja sama ini baik untungnya maupun ruginya mana yang lebih berat,” katanya.
”Kami akan tanyakan kepada Kominfo, apa yang melatarbelakangi kerjasama ini karena biar bagaimanapun juga, pusat data merupakan infrastruktur strategis,” ujarnya dalam Diskusi Forum Legislasi bertema ”RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).
(Baca: Dana Kemhan Mengalir ke Rekening Pribadi, Prabowo-Sri Mulyani Diminta Duduk Bareng)
Christina mengatakan, pemerintah harus menjelaskan apa melatarbelakangi keterlibatan pihak asing dalam pembangunan data center, apakah karena ketidakmampuan Pemerintah Indonesia secara finansial untuk mengoperasikan atau mendirikan sendiri data center, ataukah pemerintah hanya menginginkan bantuan teknologi dari Pemerintah Perancis. ”Tentunya ini akan menjadi perhatian kami di Komisi I dan akan ditanyakan pada mitra kerja kami, Kominfo di rapat kerja mendatang,” tuturnya.
Dikatakan Christina, data pribadi adalah satu hal yang sangat strategis sehingga infrastruktur terkait data pribadi juga sebagai sesuatu hal yang sangat strategis pula. Karena itu, dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, harus dilakukan kajian secara komprehensif, apa hal yang menjadi pro dan kontranya. ”Termasuk dalam kerja sama ini baik untungnya maupun ruginya mana yang lebih berat,” katanya.
Lihat Juga :
