Langkah Setya Novanto Menuju DPR I Diprediksi Mulus
Minggu, 27 November 2016 - 09:44 WIB
Langkah Setya Novanto Menuju DPR I Diprediksi Mulus
A
A
A
JAKARTA - Laju Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menggantikan posisi Ade Komarudin (Akom) sebagai ketua DPR diprediksi akan berjalan mulus.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Rahmat Bagja mengatakan, pergantian pimpinan atau alat kelengkapan dewan merupakan hak tiap-tiap fraksi.
Jika Setnov mendapatkan restu internal partai dan fraksi Golkar di DPR, kata Bagja, orang nomor satu di Golkar itu bisa melenggang ke kursi tertinggi di DPR.
"Jika fraksi Golkar ingin menunjuk Pak Novanto lagi, itu hak fraksi Golkar," kata Bagja saat dihubungi, Minggu (27/11/2016).
Menanggapi berbagai isu yang berkembang, Bagja menilai wajar jika terjadi pro kontra dalam pergantian posisi di DPR apalagi pergantian Ketua.
Terlebih jika dikaitkan dengan isu Papa Minta Saham yang menyudutkan Setnov. Bagja menilai, kasus yang disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tersebut tidak terbukti dan nama Setnov sudah dipulihkan.
"Menurut saya tidak ada aturan hukum yang dapat menghalangi Pak Novanto menjadi ketua DPR lagi. Penolakan kepada Pak Novanto itu karena opini yang dibangun di masyarakat, kasus itu sangat dipengaruhi opini, seperti ada yang menggiring opini itu," ucap Bagja.
MKD lanjut Bagja adalah lembaga pengawas etik yang bertugas mejaga marwah DPR . Saat ini MKD juga tengah menerima empat laporan terhadap Ketua DPR Ade Komarudin.
"Kalau mau fair ya tangani juga kasus Akom, empat laporan belum setahun beliau menjabat. MKD harus tetap independen dan profesional, harus berani," ucap Bagja.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Rahmat Bagja mengatakan, pergantian pimpinan atau alat kelengkapan dewan merupakan hak tiap-tiap fraksi.
Jika Setnov mendapatkan restu internal partai dan fraksi Golkar di DPR, kata Bagja, orang nomor satu di Golkar itu bisa melenggang ke kursi tertinggi di DPR.
"Jika fraksi Golkar ingin menunjuk Pak Novanto lagi, itu hak fraksi Golkar," kata Bagja saat dihubungi, Minggu (27/11/2016).
Menanggapi berbagai isu yang berkembang, Bagja menilai wajar jika terjadi pro kontra dalam pergantian posisi di DPR apalagi pergantian Ketua.
Terlebih jika dikaitkan dengan isu Papa Minta Saham yang menyudutkan Setnov. Bagja menilai, kasus yang disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tersebut tidak terbukti dan nama Setnov sudah dipulihkan.
"Menurut saya tidak ada aturan hukum yang dapat menghalangi Pak Novanto menjadi ketua DPR lagi. Penolakan kepada Pak Novanto itu karena opini yang dibangun di masyarakat, kasus itu sangat dipengaruhi opini, seperti ada yang menggiring opini itu," ucap Bagja.
MKD lanjut Bagja adalah lembaga pengawas etik yang bertugas mejaga marwah DPR . Saat ini MKD juga tengah menerima empat laporan terhadap Ketua DPR Ade Komarudin.
"Kalau mau fair ya tangani juga kasus Akom, empat laporan belum setahun beliau menjabat. MKD harus tetap independen dan profesional, harus berani," ucap Bagja.
(maf)
