Ical Dan Akbar Tanjung Tak Restui Setya Novanto Rangkap Jabatan
Ical Dan Akbar Tanjung Tak Restui Setya Novanto Rangkap Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengembalikan posisi jabatan Ketua DPR kepada Ketua Umumnya Setya Novanto mendapat penolakan. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung tidak merestui Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) merangkap jabatan sebagai Ketua DPR.
Ical menilai, DPR dan partai politik merupakan dua institusi penting. Maka itu, kata dia, ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR membutuhkan satu waktu yang sangat penuh.
"Kalau misalnya yang satu didahulukan, misal mendahulukan DPR, maka Partai Golkar tentu akan dirugikan karena waktunya tidak cukup nanti, demkian kalau Golkar yang didahulukan bagaimana nanti dengan DPRnya," ujar Ical usai melakukan pertemuan dengan Akbar Tanjung di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung. "Kami sepakat bahwa dalam mengemban tugas terkait dengan posisi seseorang, memang sebaiknya seseorang itu betul-betul fokus dalam melaksanakan tugasnya," kata Akbar Tanjung dalam kesempatan sama.
Karena, dirinya menginginkan agar Partai Golkar ke depan semakin baik serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Harapannya, lanjut Akbar, perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019 makin meningkat dari Pemilu 2014.
"Oleh karena itu kami sepakat sebaiknya fokus. Seperti yang dikatakan tadi dua posisi itu kan penting dan strategis," tutur mantan ketua umum Partai Golkar ini. Akbar pun sepakat bahwa ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar merupakan dua jabatan strategis.
"Dari perspektif partai jelas, ketua partai itu penting, dan perspektif kenegaraan ketua DPR itu juga penting. Tinggal sekarang kan harus ada pilihan," kata Akbar.
Akbar menambahkan, terkadang memang seorang pemimpin dihadapkan dengan satu pilihan. "Dan pilihan itu tentu ada parameternya, ada tolak ukurnya. Kalau pilihan itu dalam kaitan posisi partai, maka tentu prioritasnya atau fokusnya pada tugas-tugas partai," pungkasnya.
Sekadar informasi, Dewan Pembina Partai Golkar menggelar rapat membahas usulan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto saat ini.
Ical menilai, DPR dan partai politik merupakan dua institusi penting. Maka itu, kata dia, ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR membutuhkan satu waktu yang sangat penuh.
"Kalau misalnya yang satu didahulukan, misal mendahulukan DPR, maka Partai Golkar tentu akan dirugikan karena waktunya tidak cukup nanti, demkian kalau Golkar yang didahulukan bagaimana nanti dengan DPRnya," ujar Ical usai melakukan pertemuan dengan Akbar Tanjung di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung. "Kami sepakat bahwa dalam mengemban tugas terkait dengan posisi seseorang, memang sebaiknya seseorang itu betul-betul fokus dalam melaksanakan tugasnya," kata Akbar Tanjung dalam kesempatan sama.
Karena, dirinya menginginkan agar Partai Golkar ke depan semakin baik serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Harapannya, lanjut Akbar, perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019 makin meningkat dari Pemilu 2014.
"Oleh karena itu kami sepakat sebaiknya fokus. Seperti yang dikatakan tadi dua posisi itu kan penting dan strategis," tutur mantan ketua umum Partai Golkar ini. Akbar pun sepakat bahwa ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar merupakan dua jabatan strategis.
"Dari perspektif partai jelas, ketua partai itu penting, dan perspektif kenegaraan ketua DPR itu juga penting. Tinggal sekarang kan harus ada pilihan," kata Akbar.
Akbar menambahkan, terkadang memang seorang pemimpin dihadapkan dengan satu pilihan. "Dan pilihan itu tentu ada parameternya, ada tolak ukurnya. Kalau pilihan itu dalam kaitan posisi partai, maka tentu prioritasnya atau fokusnya pada tugas-tugas partai," pungkasnya.
Sekadar informasi, Dewan Pembina Partai Golkar menggelar rapat membahas usulan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto saat ini.
(kri)
Explore More