PBNU Desak Pemerintah Indonesia Aktif Bantu Muslim Rohingya
Selasa, 22 November 2016 - 01:50 WIB
PBNU Desak Pemerintah Indonesia Aktif Bantu Muslim Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan kekerasan terhadap muslim Rohingya oleh militer Myanmar sebagai tragedi kemanusiaan.
Oleh karena itu PBNU mendesak berbagai pihak, baik Pemerintah Indonesia, ASEAN, maupun dunia internasional untuk melakukan langkah-langkah konkret menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
"Mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas hak asasi manusia di Myanmar," tegas PBNU dalam surat pernyataan sikapnya yang diterima Sindonews, Selasa (22/11/2016).
PBNU juga mendesak ASEAN mengambil langkah konkret, khusunya terhadap Pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kewarganegaraan muslim Rohingnya.
Tidak hanya kepada Pemerintah Indonesia dan ASEAN, organisasi yang dipimpin KH Said Aqil Siradj itu menilai kekerasan terhadap muslim Rohingya harus menjadi perhatian internasional.
"Pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar."
PBNU mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai kemanusiaan.
Segala bentuk tindakan kekerasan dinilai sama sekali tidak dapat dibenarkan.
"Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan," tegas PBNU.
PBNU menyatakan umat Islam ikut merasakan kepedihan sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar
"Mengajak seluruh umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa," tulis pernyataan sikap PBNU.
Oleh karena itu PBNU mendesak berbagai pihak, baik Pemerintah Indonesia, ASEAN, maupun dunia internasional untuk melakukan langkah-langkah konkret menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
"Mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas hak asasi manusia di Myanmar," tegas PBNU dalam surat pernyataan sikapnya yang diterima Sindonews, Selasa (22/11/2016).
PBNU juga mendesak ASEAN mengambil langkah konkret, khusunya terhadap Pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kewarganegaraan muslim Rohingnya.
Tidak hanya kepada Pemerintah Indonesia dan ASEAN, organisasi yang dipimpin KH Said Aqil Siradj itu menilai kekerasan terhadap muslim Rohingya harus menjadi perhatian internasional.
"Pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar."
PBNU mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai kemanusiaan.
Segala bentuk tindakan kekerasan dinilai sama sekali tidak dapat dibenarkan.
"Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan," tegas PBNU.
PBNU menyatakan umat Islam ikut merasakan kepedihan sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar
"Mengajak seluruh umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa," tulis pernyataan sikap PBNU.
(dam)
