Limpahkan Kasus Irman, KPK Dinilai Tak Hormati Praperadilan
Jum'at, 28 Oktober 2016 - 20:02 WIB
Limpahkan Kasus Irman, KPK Dinilai Tak Hormati Praperadilan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara Irman Gusman dalam kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor.
Setelah lengkap, kemudian KPK melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus Irman 0 ke tingkat penuntutan.
Kuasa hukum Irman, Razman Arif Nasution menilai KPK tidak menghormati sidang praperadilan yang tengah ditempuh kliennya. Saat ini, kata dia, sidang praperadilan masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"P21 (berkas perkara lengkap) ini dipaksakan oleh KPK. Kenapa KPK tak menghormati praperadilan Pak Irman. Harusnya tunggu dahulu sampai praperadilannya selesai," ujar Razman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).
Razman mengatakan, dalam praperadilan ini, pihaknya menitikberatkan pada proses penangkapan Irman pada Sabtu 17 September 2016.
Sebelumnya pada sidang praperadilan Kamis 27 Oktober 2016, mantan Hakim Konstutusi Laica Marzuki yang dihadirkan sebagai ahli menilai penangkapan Irman oleh KPK tidak sah.
Laica tidak setuju dengan istilah operasi tangkap tangan terhadap Irman. Apalagi penangkapan tanpa disertai surat penangkapan.
"Beliau disebut ditangkap tangan. Menurut Laica itu bukan tangkap tangan.Tangkap tangan itu momentumnya bersamaan. Tindak pidananya bersamaan dengan pelaku dan perbuatannya. Artinya ada kekeliruan dengan penangkapan Irman. Tangkap tangannya keliru, alat buktinya keliru, penetapan tersangkanya keliru, penahanannya juga keliru," tutur Razman.
Dia mengatakan, seharusnya KPK menunggu lebih dahulu hasil sidang praperadilan Irman sampai selesai dan menghentikan sementara proses penyidikannya. "Maka itu kita ajukan lewat praperadilan. P21 Irman itu dipaksakan. KPK harusnya mengedepankan konsep keadilan karena tengah berlangsungnya praperadilan," tuturnya.
Razman juga menggarisbawahi perihal ketidakhadiran Irman maupun penasihat hukumnya terkait dengan pelengkapan berkas perkara itu. Tak ada satu tanda tangan pun dari pihak Irman saat berkas perkara itu dinyatakan lengkap oleh KPK. Hal tersebut dinilai Razman sebagai pelanggaran prosedur oleh KPK.
"KPK tidak boleh langgar prosedur seperti yang tertuang dalam KUHAP karena tidak pernah ada tanda tangan Irman dan kuasa hukum. Irman sendiri juga tidak mau menandatangani selama praperadilan berlangsung," tutur Razman.
Setelah lengkap, kemudian KPK melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus Irman 0 ke tingkat penuntutan.
Kuasa hukum Irman, Razman Arif Nasution menilai KPK tidak menghormati sidang praperadilan yang tengah ditempuh kliennya. Saat ini, kata dia, sidang praperadilan masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"P21 (berkas perkara lengkap) ini dipaksakan oleh KPK. Kenapa KPK tak menghormati praperadilan Pak Irman. Harusnya tunggu dahulu sampai praperadilannya selesai," ujar Razman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).
Razman mengatakan, dalam praperadilan ini, pihaknya menitikberatkan pada proses penangkapan Irman pada Sabtu 17 September 2016.
Sebelumnya pada sidang praperadilan Kamis 27 Oktober 2016, mantan Hakim Konstutusi Laica Marzuki yang dihadirkan sebagai ahli menilai penangkapan Irman oleh KPK tidak sah.
Laica tidak setuju dengan istilah operasi tangkap tangan terhadap Irman. Apalagi penangkapan tanpa disertai surat penangkapan.
"Beliau disebut ditangkap tangan. Menurut Laica itu bukan tangkap tangan.Tangkap tangan itu momentumnya bersamaan. Tindak pidananya bersamaan dengan pelaku dan perbuatannya. Artinya ada kekeliruan dengan penangkapan Irman. Tangkap tangannya keliru, alat buktinya keliru, penetapan tersangkanya keliru, penahanannya juga keliru," tutur Razman.
Dia mengatakan, seharusnya KPK menunggu lebih dahulu hasil sidang praperadilan Irman sampai selesai dan menghentikan sementara proses penyidikannya. "Maka itu kita ajukan lewat praperadilan. P21 Irman itu dipaksakan. KPK harusnya mengedepankan konsep keadilan karena tengah berlangsungnya praperadilan," tuturnya.
Razman juga menggarisbawahi perihal ketidakhadiran Irman maupun penasihat hukumnya terkait dengan pelengkapan berkas perkara itu. Tak ada satu tanda tangan pun dari pihak Irman saat berkas perkara itu dinyatakan lengkap oleh KPK. Hal tersebut dinilai Razman sebagai pelanggaran prosedur oleh KPK.
"KPK tidak boleh langgar prosedur seperti yang tertuang dalam KUHAP karena tidak pernah ada tanda tangan Irman dan kuasa hukum. Irman sendiri juga tidak mau menandatangani selama praperadilan berlangsung," tutur Razman.
(dam)
