Dua Tahun Jokowi-JK, Kinerja Jaksa Agung Disorot
Senin, 24 Oktober 2016 - 15:28 WIB
Dua Tahun Jokowi-JK, Kinerja Jaksa Agung Disorot
A
A
A
JAKARTA - Setara Institute menyoroti berbagai persoalan terkait penegakan hukum selama dua tahun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Adapun salah satunya mengenai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan M Prasetyo.
Ketua Setara Institute, Hendardi menilai banyak isu krusial yang tidak bisa ditangani secara baik sesuai peran dan kinerja dari Jaksa Agung M Prasetyo.
Menurut dia, Prasetyo tidak sungguh-sungguh dalam melakukan penegakan hukum. "Publik masih ingat betul bagaimana Prasetyo lincah menyelidiki kasus Novanto terkait Freeport, tetapi menguap tanpa penjelasan apapun," kata Hendardi melalui siaran persnya,, Senin (24/10/2016).
Menurut dia, keputusan Jokowi mengangkat Jaksa Agung dari partai politik menjadi penyebab mengganggu proses perbaikan kinerja Kejagung.
"Paket reformasi hukum yang akan menjadi prioritas di tahun ketiga Jokowi, harus menyentuh reformasi kelembagaan Kejaksaan Agung dengan pertama-tama harus menyentuh pucuk pimpinan institusi hukum," tuturnya.
Menurut dia, dari beberapa institusi hukum di bawah kekuasaan eksekutif, posisi Jaksa Agung yang paling lemah komitmennya menopang cita-cita reformasi hukum.
Dia menyarankan Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung. Hal itu dikatakanya sebagai bagian dari paket reformasi hukum.
Ketua Setara Institute, Hendardi menilai banyak isu krusial yang tidak bisa ditangani secara baik sesuai peran dan kinerja dari Jaksa Agung M Prasetyo.
Menurut dia, Prasetyo tidak sungguh-sungguh dalam melakukan penegakan hukum. "Publik masih ingat betul bagaimana Prasetyo lincah menyelidiki kasus Novanto terkait Freeport, tetapi menguap tanpa penjelasan apapun," kata Hendardi melalui siaran persnya,, Senin (24/10/2016).
Menurut dia, keputusan Jokowi mengangkat Jaksa Agung dari partai politik menjadi penyebab mengganggu proses perbaikan kinerja Kejagung.
"Paket reformasi hukum yang akan menjadi prioritas di tahun ketiga Jokowi, harus menyentuh reformasi kelembagaan Kejaksaan Agung dengan pertama-tama harus menyentuh pucuk pimpinan institusi hukum," tuturnya.
Menurut dia, dari beberapa institusi hukum di bawah kekuasaan eksekutif, posisi Jaksa Agung yang paling lemah komitmennya menopang cita-cita reformasi hukum.
Dia menyarankan Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung. Hal itu dikatakanya sebagai bagian dari paket reformasi hukum.
(dam)
