PDIP Ingin Pembangunan Poros Maritim Cepat Terealisasi
A
A
A
JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Bidang Kemaritiman hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan Kawasan Pemukiman Nelayan Sejahtera Gotong Royong.
Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri mengatakan, Rakor tersebut dilakukan untuk menyambut ekonomi kemaritiman yang dicanangkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, sebagai partai pengusung pemerintahan, PDIP berkewajiban membuat konsep kemaritiman.
"Nantinya ingin selalu tandem dan mendukung pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan kemaritiman," ujar Rokhmin saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).
Darmin mengatakan, percepatan pembangunan poros maritim diperlukan untuk tujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sekaligus menjadikan kelautan dengan segala macam aspek sumber daya alamnya sebagai sumber pertumubuhan baru.
"Fokus kita untuk tahap pertama memang pada penegakan kedaulatan laut dan penguasaan kandungan (laut)," ungkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Menurut dia, upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 tentang tujuan pembangunan poros kemaritiman.
"Bahwa Bapak Presiden ingin mempercepat pembangunan industri perikanan secara berkelanjutan dan berkeadilan," katanya.
Rakor dihadiri sejumlah pengurus dan kader PDIP, serta sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP. Rakor tersebut dibuka Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga kader PDIP.
Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri mengatakan, Rakor tersebut dilakukan untuk menyambut ekonomi kemaritiman yang dicanangkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, sebagai partai pengusung pemerintahan, PDIP berkewajiban membuat konsep kemaritiman.
"Nantinya ingin selalu tandem dan mendukung pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan kemaritiman," ujar Rokhmin saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).
Darmin mengatakan, percepatan pembangunan poros maritim diperlukan untuk tujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sekaligus menjadikan kelautan dengan segala macam aspek sumber daya alamnya sebagai sumber pertumubuhan baru.
"Fokus kita untuk tahap pertama memang pada penegakan kedaulatan laut dan penguasaan kandungan (laut)," ungkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Menurut dia, upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 tentang tujuan pembangunan poros kemaritiman.
"Bahwa Bapak Presiden ingin mempercepat pembangunan industri perikanan secara berkelanjutan dan berkeadilan," katanya.
Rakor dihadiri sejumlah pengurus dan kader PDIP, serta sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP. Rakor tersebut dibuka Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga kader PDIP.
(dam)