Muhammad Syafii: Hukum Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Selasa, 18 Oktober 2016 - 19:32 WIB
Muhammad Syafii: Hukum Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
A
A
A
JAKARTA - Penegakan hukum selama hampir dua tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dikritik Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii. Sebab, hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas selama hampir dua tahun belakangan ini.
"Itu kan artinya dari segi penegakan hukum saya kira sangat penting, seperti doa saya juga (di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2016), hukum itu tajam cuma ke bawah tapi tumpul ke atas," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17 Oktober 2016.
Contohnya, kata dia, penuntasan sejumlah kasus korupsi besar yang seharusnya menjadi prioritas tidak tersentuh oleh penegak hukum. Adapaun sejumlah kasus korupsi besar itu adalah kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dikeluarkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, kasus dana talangan Bank Century, reklamasi Teluk Jakarta, lahan rumah sakit Sumber Waras dan kasus Transjakarta.
"Kemudian segi peningkatan kesejahteraan, saya tidak ingin dan tidak pernah sepakat kesejahteraan itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen," ungkap anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra ini.
Menurut dia, kesejahteraan itu bisa diukur dari daya beli masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. "Yang terjadi hari ini kan daya beli masyarakat semakin rendah, berakibat banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di kita ini yang hengkang. Kenapa? Kan memang tidak terjual, daya beli masyarakat kita menurun," bebernya.
"Itu kan artinya dari segi penegakan hukum saya kira sangat penting, seperti doa saya juga (di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2016), hukum itu tajam cuma ke bawah tapi tumpul ke atas," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17 Oktober 2016.
Contohnya, kata dia, penuntasan sejumlah kasus korupsi besar yang seharusnya menjadi prioritas tidak tersentuh oleh penegak hukum. Adapaun sejumlah kasus korupsi besar itu adalah kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang dikeluarkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, kasus dana talangan Bank Century, reklamasi Teluk Jakarta, lahan rumah sakit Sumber Waras dan kasus Transjakarta.
"Kemudian segi peningkatan kesejahteraan, saya tidak ingin dan tidak pernah sepakat kesejahteraan itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen," ungkap anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra ini.
Menurut dia, kesejahteraan itu bisa diukur dari daya beli masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. "Yang terjadi hari ini kan daya beli masyarakat semakin rendah, berakibat banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di kita ini yang hengkang. Kenapa? Kan memang tidak terjual, daya beli masyarakat kita menurun," bebernya.
(kri)
