Usul PPP Soal Amandemen UUD 45 Bisa Timbulkan Konflik SARA
Senin, 10 Oktober 2016 - 13:55 WIB
Usul PPP Soal Amandemen UUD 45 Bisa Timbulkan Konflik SARA
A
A
A
JAKARTA - Usul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang kembalinya dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, terutama Pasal 6 Ayat 1 terus mendapat kritikan. Pasalnya, frasa 'Orang Indonesia asli' akan menimbulkan konflik atau gap antar warga negara berbasis suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
"Dan akan membeda-bedakan warga negara, karena kalau ada yang asli berarti ada yang tidak asli," ujar Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Sedangkan dari awal, kata dia, Indonesia sudah menyepakati Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar bernegara. "Jangan sampai usulan rumusan ini akan merusak persatuan Indonesia," tutur politikus Partai Golkar ini.
Adapun dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) harus seorang warga negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
Dia menjelaskan, perubahan bunyi Pasal 6 Ayat 1 UUD hingga sampai pada perumusan yang ada sekarang tentunya sudah melalui satu proses pembahasan yang panjang. Salah satu alasannya karena rancunya definisi orang Indonesia asli.
Hetifah menambahkan, definisi dalam UUD yang sudah diamandemen lebih terukur dan tidak mengandung kerancuan. "Perubahan ketentuan mengenai 'orang Indonésia asli' juga diubah agar sesuai dengan perkembangan zaman yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara," pungkasnya.
"Dan akan membeda-bedakan warga negara, karena kalau ada yang asli berarti ada yang tidak asli," ujar Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).
Sedangkan dari awal, kata dia, Indonesia sudah menyepakati Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar bernegara. "Jangan sampai usulan rumusan ini akan merusak persatuan Indonesia," tutur politikus Partai Golkar ini.
Adapun dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) harus seorang warga negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
Dia menjelaskan, perubahan bunyi Pasal 6 Ayat 1 UUD hingga sampai pada perumusan yang ada sekarang tentunya sudah melalui satu proses pembahasan yang panjang. Salah satu alasannya karena rancunya definisi orang Indonesia asli.
Hetifah menambahkan, definisi dalam UUD yang sudah diamandemen lebih terukur dan tidak mengandung kerancuan. "Perubahan ketentuan mengenai 'orang Indonésia asli' juga diubah agar sesuai dengan perkembangan zaman yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara," pungkasnya.
(kri)
