Politik Dinasti Jadikan Parpol Pragmatis Pilih Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Praktik politik dinasti masih membayangi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pembatasan syarat calon kepala daerah dianggap sebagai salah satu penyebab.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan, putusan MK telah membuat proses penjaringan calon kepala daerah menjadi kurang kredibel.

Menurut Fadli, sebelum ada putusan MK, sempat ada harapan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki hubungan darah satu ke atas, ke samping, dan ke bawah, untuk menghindari praktik politik dinasti.

"Dinasti merusak kaderisasi parpol," kata Fadli di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).

Menurut Fadli, praktik politik dinasti menjadikan partai politik (parpol) bersikap pragmatis dalam memilih calon kepala daerah. Partai politik hanya akan menunjuk calon yang memiliki potensi kemenangan tertinggi.

Selama ini, calon yang memiliki hubungan dengan petahana dianggap memiliki kesempatan tertinggi untuk dicalonkan.

"Praktik yang terjadi di Banten itu bisa menjadi contoh. Tidak ada alat ukur jelas siapa yang mereka usung," kata Fadli.