BG dan Urgensi Penguatan Intelijen Negara

BAMBANG SOESATYO
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar

JIKA tak ada aral melintang, Budi Gunawan akan menjalani fit and proper test sebagai calon kepala BIN di Komisi I DPR RI pada Rabu, 7 September 2016. Bagi anggota Komisi III, sosok BG tidaklah asing. Selain lebih dari 10 tahun menjadi mitra Komisi III sebagai salah satu pimpinan Polri, BG juga pernah lolos dengan mulus saat fit and proper test sebagai calon kepala Polri di Komisi III hingga paripurna.

Saya yakin fit and proper test kali ini pun di Komisi I akan berjalan mulus. Sebagai jenderal polisi bintang tiga dan orang nomor dua di Polri, BG tentu sangat paham tantangan yang bakal dihadapi BIN ke depan dan akan dibawa ke mana institusi pancaindra Presiden tersebut.

Penetrasi jaringan teroris, sindikat narkotika, korupsi, dan pasar gelap menjadi tantangan terkini yang dihadapi Indonesia. Semua kecenderungan itu harus disikapi dengan respons tegas dan lugas demi terjaganya ketahanan nasional. BG diyakini mampu melakukan penguatan intelijen nasional dari waktu ke waktu. Itu menjadi pilihan tak yang terelakan. Inilah garis besar permasalahan yang dihadapi dan harus dikerjakan BG sebagai pimpinan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Sudah begitu sering intelijen negara dipersalahkan dan dituding kecolongan. Dalam persepsikebanyakan masyarakat yang awam, sejumlah peristiwa atau kasus seperti serangan teroris, penyelundupan narkoba, penyelundupan produk manufaktur dan senjata api, hingga praktik korupsi seharusnya bisa ditangkal jika intelijen negara bekerja efektif. Hingga kini masyarakat masih berasumsi bahwa kerja intelijen negara belum cukup efektif.

Akibat itu, Indonesia terus menghadapi persoalan ancaman terorisme, maraknya penyelundupan narkoba, korupsi yang tak kunjung menurun, hingga terbentuknya pasar gelap untuk ragam penyelundupan produk manufaktur, termasuk pasar gelap yang memperdagangkan senjata api (senpi). Percobaan serangan bom
bunuh diri pada sebuah rumah ibadah di Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/8), menjadi penanda masih tingginya aktivitas sel-sel teroris di dalam negeri.

Pada kasus serangan di Medan, muncul indikasi bahwa kelompok teroris Sumatera berafiliasi dengan ISIS. Pola dan target serangan sama dengan serangan serupa oleh jaringan ISIS pada sebuah rumah ibadah di Nomardy, Prancis, Juli 2016. Pada kasus ini intelijen negara lagi-lagi dituding kecolongan.

Kelemahan intelijen negara pun terlihat sangat mencolok pada keberhasilan sindikat narkotika, lokal maupun internasional, melakukan penetrasi dengan membentuk sel-sel mereka dalam tubuh birokrasi negara. Gambaran umum tentang keberhasilan penetrasi sindikat narkoba itu tercermin pada sejumlah hasil tangkapan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), termasuk muatan kisah yang dituturkan gembong narkoba, almarhum Freddy Budiman.

Intelijen negara bahkan sudah dipersepsikan tidak punya kontribusi dalam perang melawan korupsi. Diasumsikan bahwa intelijen negara seharusnya mampu mencegah atau menangkal perilaku korup oknum pegawai negeri, baik di pusat maupun daerah. Intensitas korupsi bisa ditekan jika BIN bisa mengerahkan intelijen di semua daerah.

Pertanyaan berikutnya adalah sudah seberapa jauh intelijen negara mampu beradaptasi dengan era perang ekonomi sekarang ini? Kesan yang muncul adalah belum signifikan. Artinya, peran intelijen negara dalam konteks ketahanan ekonomi nasional masih sangat minim. Padahal, dalam beberapa tahun belakangan ini dunia ditandai dengan era perang ekonomi. Dalam perang itu dukungan dan peran intelijen sangat signifikan.

Negara maju, termasuk China dan India, terus mengerahkan intelijennya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan negara lain. Strateginya, menyerbu pasar negara lain dengan barang yang harganya murah (kompetitif). Untuk memenangkan perang itu, negara-negara dengan perekonomian kuat berusaha merebut pasar di negara berkembang dengan berbagai cara, termasuk cara yang ilegal atau penyelundupan.

Indonesia sudah merasakan betul ekses dari gelombang penyelundupan produk-produk manufaktur, termasuk penyelundupan senjata api. Karena penyelundupan begitu marak, terbentuklah pasar gelap untuk ragam produk itu. Ada pasar gelap telepon seluler, tekstil, ragam komponen industri, hingga pasar gelap senjata api. Pergilah ke pusat penjualan telepon seluler. Ketika menanyakan harga merek tertentu, si penjual akan memberi dua pilihan; produk yang dijamin oleh distributor resmi atau barang black market (BM) alias produk selundupan yang dijajakan di pasar gelap dengan harga lebih murah.

Penyelundupan produk manufaktur sempat sangat marak, ditandai dengan penjualan pakaian bekas di pasar dalam negeri. Tingginya intensitas penyelundupan itu bisa terjadi tentu karena ada konspirasi yang melibatkan kekuatan di dalam negeri. Disadari atau tidak, kecenderungan itu akan memperlemah posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Kalau tidak segera dihentikan, Indonesia akan menjadi negeri konsumen. Kalau sudah begitu, yang terjadi berikutnya adalah deindustrialisasi. Kecenderungan ini tidak boleh lolos dari perhatian BIN. Penyelundupan harus dilihat sebagai tindakan subversi terhadap perekonomian negara.

Karena itu, komunitas intelijen nasional harus juga berwawasan ekonomi dengan perspektif global agar mampu menangkal subversi ekonomi itu. Kalau intelijen ekonomi tidak memberi masukan apa pun kepada presiden, berarti presiden hanya menerima catatan masalah atau isuekonomi dari para pembantu terdekatnya di kantor presiden atau para menteri ekonomi. Agar laporan yang diterima presiden komprehensif, harus dilengkapi atau minimal ada catatan serta laporan intelijen.

BIN dan Globalisasi
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai calon kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso. Surat penunjukan BG telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Ketika nanti dia dilantik menjadi kepala BIN, BG yang lulusan terbaik Akademi Kepolisian angkatan
1983 itu akan tercatat sebagai figur kedua dari korps Polri yang menjabat kepala BIN. Figur Polri pertama yang memimpin BIN adalah mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Purn) Sutanto.

Catatan tentang latar belakang BG sudah banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan. Dia lahir di Surakarta, 11 Desember 1959. BG tercatat sebagai polisi dengan intelektualitas yang mumpuni. Tidakmengherankan karena dia selalu menempati peringkat pertama di setiap jenjang pendidikan Polri seperti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), dan Sekolah Perwira Tinggi (SESPATI) Polri.

Dan, sebagai prajurit Polri, dia meraih banyak pengalaman operasional di lapangan. Sebelummenjabatwakapolri, BG pun dua kali menjabat kapolda. Pun, dia sangat berpengalaman di bidang intelijen karena dia juga memiliki jaringan yang luas. Dengan begitu, Presiden memang tidak salah pilih sebab BG kapabel untuk memimpin BIN.

Terlebih lagi BG akurat dalam membaca situasi dan piawai membangun koordinasi, baik koordinasi antarlini internal maupun antarlembaga. Selain itu, BG juga memiliki keahlian dalam memilih ragam pendekatan ketika harus merespons ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

Keahlian yang satu ini sangat penting karena tindakan yang direkomendasikan kepala BIN akan menjadi pertimbangan Presiden. Ke mana arah BIN dalam era kepemimpinan BG nanti? Tentu saja BIN harus tetap pada tugas utamanya, yaitu memberikan informasi intelijen yang akurat kepada presiden. Dalam era globalisasi sekarang, keperluan akan data intelijen yang akurat menjadi harga mati. Sekali lagi, laporan dari semua pembantu presiden, termasuk para menteri, hendaknya selalu dilengkapi dengan catatan atau laporan intelijen. Karena itu, komunikasi antara Presiden dengan kepala BIN haruslah intens.

Karena tantangannya sudah mengglobal, BG harus melakukan reformasi di tubuh BIN. Reformasi itu hendaknya mendorong komunitas intelijen negara untuk tidak hanya berwawasan nasional, tetapi juga berwawasan global dan regional. Reformasi itu juga diarahkan untuk memperkuat peran BIN dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Idealnya, BIN juga memiliki divisi bidang ekonomi. Kemudian, selaku kepala BIN, BG harus bisa merangkul semua elemen di dalam BIN, baik militer, polisi, maupun sipil, guna mengoptimalkan fungsi BIN.

Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan fungsi dan kekuatan BIN hingga ke semua daerah untuk memperkuat kemampuan negara dalam menerapkan tindakan preventif atau pencegahan dini, baik terhadap ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bisa dipastikan bahwa semua langkah penguatan peran dan fungsi BIN itu akan mendapatkan dukungan Presiden. Negara tidak pernah boleh kecolongan hanya karena kelengahan atau ketidakmampuan intelijen negara.