DPD Diharapkan Membuka Diri Punya Utusan Golongan
Kamis, 01 September 2016 - 15:31 WIB
DPD Diharapkan Membuka Diri Punya Utusan Golongan
A
A
A
JAKARTA - Dukungan terhadap penguatan DPD RI secara kelembagaan terus meluas. Pengamat Politik Yudi Latief termasuk yang mendukung gagasan tersebut.
Yudi Latief mengakui legitimasi yuridis DPD RI saat ini sangat kurang sehingga peran ke masyarakat juga kurang. Dia menilai, DPD seperti tidak memiliki basis dukungan.
"Bagaimana agar DPD ada basis dukungan publik harus mempunyai akar di ormas dan DPR basisnya parpol. Maka itu, DPD harus membuka diri selain anggotanya diwakili daerah maka wakil golongan juga masuk," ujar Yudi lewat rilis yang diterima Sindonews, Kamis (1/9/2016).
Yudi mendukung gagasan Gernas Penguatan DPD RI untuk meminta dukungan kepada semua stake holders dan membuat rembuk nasional penguatan DPD RI. Dia juga akan membantu melakukan konsolidasi kepada civil society dan berharap DPD RI membuka diri adanya utusan golongan dalam kamar DPD RI.
Dimana nantinya DPD RI dan utusan golongan melalui mekanisme pemilihan berbeda. Jika DPD RI dipilih langsung rakyat di Pemilu maka utusan golongan dipilih melalui konvensi golongan atau komunitas bersangkutan. Seperti utusan golongan dari kalangan buruh dipilih melalui konvensi serikat buruh.
"Misalnya (komunitas) perempuan yang kuota pemilihan langsung sulit tercapai, maka lewat utusan golongan kuota perempuan bisa tercapai. Kekisruhan utusan golongan di Orde Baru terjadi karena seenaknya diangkat presiden. Kini lewat konvensi ormas saya kira bagus," kata Yudi.
Menurut Yudi, jika ormas terwakili melalui utusan golongan di parlemen maka aspirasi kelompoknya langsung bisa disuarakan. "Kalau aspirasi dicuekin di DPR maka mereka ada basis kekuatan tawar karena wakil mereka ada," ucap dia.
Sementara itu, Prof Dr Darmayanti Lubis mengakui dukungan penguatan kewenangan DPD RI semakin banyak. "Di daerah banyak ormas memberikan dukungan termasuk Muhammadiyah yang juga menginginkan adanya utusan golongan," kata Darmayanti.
Dikatakannya, semangat penguatan DPD RI dengan penambahan keanggotaan dari utusan golongan harus direspons positif karena memberikan kesempatan bagi kaum marjinal yang selama ini sulit untuk menjadi anggota dewan. "Namanya nanti apa terserah. Apakah DPD RI dan utusan golongan atau apa. Yang penting penguatan kelembangan DPD RI dulu," kata Darmayanti.
Yudi Latief mengakui legitimasi yuridis DPD RI saat ini sangat kurang sehingga peran ke masyarakat juga kurang. Dia menilai, DPD seperti tidak memiliki basis dukungan.
"Bagaimana agar DPD ada basis dukungan publik harus mempunyai akar di ormas dan DPR basisnya parpol. Maka itu, DPD harus membuka diri selain anggotanya diwakili daerah maka wakil golongan juga masuk," ujar Yudi lewat rilis yang diterima Sindonews, Kamis (1/9/2016).
Yudi mendukung gagasan Gernas Penguatan DPD RI untuk meminta dukungan kepada semua stake holders dan membuat rembuk nasional penguatan DPD RI. Dia juga akan membantu melakukan konsolidasi kepada civil society dan berharap DPD RI membuka diri adanya utusan golongan dalam kamar DPD RI.
Dimana nantinya DPD RI dan utusan golongan melalui mekanisme pemilihan berbeda. Jika DPD RI dipilih langsung rakyat di Pemilu maka utusan golongan dipilih melalui konvensi golongan atau komunitas bersangkutan. Seperti utusan golongan dari kalangan buruh dipilih melalui konvensi serikat buruh.
"Misalnya (komunitas) perempuan yang kuota pemilihan langsung sulit tercapai, maka lewat utusan golongan kuota perempuan bisa tercapai. Kekisruhan utusan golongan di Orde Baru terjadi karena seenaknya diangkat presiden. Kini lewat konvensi ormas saya kira bagus," kata Yudi.
Menurut Yudi, jika ormas terwakili melalui utusan golongan di parlemen maka aspirasi kelompoknya langsung bisa disuarakan. "Kalau aspirasi dicuekin di DPR maka mereka ada basis kekuatan tawar karena wakil mereka ada," ucap dia.
Sementara itu, Prof Dr Darmayanti Lubis mengakui dukungan penguatan kewenangan DPD RI semakin banyak. "Di daerah banyak ormas memberikan dukungan termasuk Muhammadiyah yang juga menginginkan adanya utusan golongan," kata Darmayanti.
Dikatakannya, semangat penguatan DPD RI dengan penambahan keanggotaan dari utusan golongan harus direspons positif karena memberikan kesempatan bagi kaum marjinal yang selama ini sulit untuk menjadi anggota dewan. "Namanya nanti apa terserah. Apakah DPD RI dan utusan golongan atau apa. Yang penting penguatan kelembangan DPD RI dulu," kata Darmayanti.
(kri)
