Menteri Khofifah Jelaskan Cara Cepat Atasi Persoalan Sosial
Rabu, 31 Agustus 2016 - 17:23 WIB
Menteri Khofifah Jelaskan Cara Cepat Atasi Persoalan Sosial
A
A
A
JAKARTA - Keterbatasan peran dinas sosial di pemerintah daerah (pemda) perlu ditompang unsur swasta, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Forum CSR dalam mengatasi persoalan sosial di berbagai daerah.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, adanya semangat kebersamaan dan jejaring yang kuat ikut mempercepat penyelesaian masalah sosial. Menurutnya, masalah sosial yang dihadapi Indonesia antara lain masalah penelantaran, ketunaan, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan dan keterpencilan.
"Tentu ini membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah serta kalangan swasta," ujar Khofifah, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Dia mengingatkan, peran kalangan swasta dalam penanggulangan masalah sosial di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2011 yang mengikutsertakan kalangan swasta dalam mengatasi persoalan sosial. "Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan prublic private partnership," ucapnya.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras menyambut baik kerja sama Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dengan Baznas dalam penanggulangan kemiskinan. (Baca: Jutaan Anak Alami Masalah Sosial)
“Ini merupakan langkah positif yang harus terus kita dorong sehingga banyak organisasi swasta yang bisa terlibat,” terang Hartono.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, adanya semangat kebersamaan dan jejaring yang kuat ikut mempercepat penyelesaian masalah sosial. Menurutnya, masalah sosial yang dihadapi Indonesia antara lain masalah penelantaran, ketunaan, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan dan keterpencilan.
"Tentu ini membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah serta kalangan swasta," ujar Khofifah, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Dia mengingatkan, peran kalangan swasta dalam penanggulangan masalah sosial di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2011 yang mengikutsertakan kalangan swasta dalam mengatasi persoalan sosial. "Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan prublic private partnership," ucapnya.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras menyambut baik kerja sama Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dengan Baznas dalam penanggulangan kemiskinan. (Baca: Jutaan Anak Alami Masalah Sosial)
“Ini merupakan langkah positif yang harus terus kita dorong sehingga banyak organisasi swasta yang bisa terlibat,” terang Hartono.
(kur)
