Dorong Ekonomi Perbatasan, Gubernur Kaltara Usulkan Pendirian Toko Indonesia
Senin, 22 Agustus 2016 - 14:08 WIB
Dorong Ekonomi Perbatasan, Gubernur Kaltara Usulkan Pendirian Toko Indonesia
A
A
A
TANJUNG SELOR - Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengusulkan pembangunan Toko Indonesia. Menurutnya, pembangunan Toko Indonesia sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan.
Agar segera dapat direalisasikan, Irianto menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltara untuk serius dan memantapkan pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan. Selanjutnya upaya ini ditindaklanjuti yang pembangunannya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Irianto juga meminta SKPD terkait untuk lentur menyinkronkan program Toko Indonesia dengan program yang dimiliki di kementerian terkait berupa program seperti pasar tradisional dan gudang.
”Kita jangan terlalu kaku karena Toko Indonesia bentuknya nanti seperti pasar yang memiliki gudang. Namun, tetap harus ada perumusan dan formula yang bagus agar mendapatkan bantuan dana melalui APBN yang ada di kementerian. Jadi rumusan ini harus segera dituntaskan terlebih dulu,” kata Irianto.
Sebelum disampaikan ke kementerian terkait, Gubernur meminta Disperindagkop dan UMKM Kaltara memantapkan diusulkan ini. Mulai dari penyusunan rancangan anggaran, desain toko Indonesia, dan mekanisme pengelolaannya.
”Keberadaan toko Indonesia ini tentu dapat membantu ketersediaan bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Inilah salah satu cara kita untuk menghadirkan negara di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Selain itu, Irianto mengharapkan dengan adanya Toko Indonesia dapat memupuk rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara Haerumuddin menuturkan, pihaknya tetap berupaya agar usulan tersebut dapat diakomodir lewat APBN. Dasarnya Toko Indonesia nantinya adalah sarana terbangunnya kawasan ekonomi perbatasan yang akan menjual berbagai produk kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus pusat penjualan hasil produksi masyarakat perbatasan. Selain mengharapkan dana dari APBN, pihaknya juga telah mengalokasikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.
Toko Indonesia diusulkan dibangun di tujuh titik lokasi di wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan. ”Adapun tujuh lokasi tersebut yakni Kecamatan Sebatik, Long Bawan, Long Layu, Long Nawang, Long Pujungan, dan Lumbis Ogong,” tandasnya.
Agar segera dapat direalisasikan, Irianto menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltara untuk serius dan memantapkan pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan. Selanjutnya upaya ini ditindaklanjuti yang pembangunannya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Irianto juga meminta SKPD terkait untuk lentur menyinkronkan program Toko Indonesia dengan program yang dimiliki di kementerian terkait berupa program seperti pasar tradisional dan gudang.
”Kita jangan terlalu kaku karena Toko Indonesia bentuknya nanti seperti pasar yang memiliki gudang. Namun, tetap harus ada perumusan dan formula yang bagus agar mendapatkan bantuan dana melalui APBN yang ada di kementerian. Jadi rumusan ini harus segera dituntaskan terlebih dulu,” kata Irianto.
Sebelum disampaikan ke kementerian terkait, Gubernur meminta Disperindagkop dan UMKM Kaltara memantapkan diusulkan ini. Mulai dari penyusunan rancangan anggaran, desain toko Indonesia, dan mekanisme pengelolaannya.
”Keberadaan toko Indonesia ini tentu dapat membantu ketersediaan bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Inilah salah satu cara kita untuk menghadirkan negara di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Selain itu, Irianto mengharapkan dengan adanya Toko Indonesia dapat memupuk rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara Haerumuddin menuturkan, pihaknya tetap berupaya agar usulan tersebut dapat diakomodir lewat APBN. Dasarnya Toko Indonesia nantinya adalah sarana terbangunnya kawasan ekonomi perbatasan yang akan menjual berbagai produk kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus pusat penjualan hasil produksi masyarakat perbatasan. Selain mengharapkan dana dari APBN, pihaknya juga telah mengalokasikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.
Toko Indonesia diusulkan dibangun di tujuh titik lokasi di wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan. ”Adapun tujuh lokasi tersebut yakni Kecamatan Sebatik, Long Bawan, Long Layu, Long Nawang, Long Pujungan, dan Lumbis Ogong,” tandasnya.
(poe)
