Kaltara Pertama Kali Peringati HUT RI Bersama Gubernur Terpilih
A
A
A
TANJUNG SELOR - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia tahun ini mewarnai catatan sejarah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini karena peringatan hari kemerdekaan di provinsi termuda ini dipimpin langsung oleh gubernur definitif.
Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Gubernur Kaltara Irianto Lambrie didampingi Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio beserta Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon. Mereka dan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara tiba di lokasi upacara pukul 09.30 WITA.
Para peserta upacara terlihat khusyuk memperhatikan prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kaltara. Usai memimpin upacara kemerdekaan, Irianto menuju Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa untuk melaksanakan prosesi ziarah sebagai upaya mengenang jasa pahlawan. Hadir dalam acara tersebut Wakapolda Kaltim Brigadir Jenderal Polisi Hendrawan dan Kolonel Donald Sitorus, yang mewakili Pangdam VI Mulawarman.
Usai ziarah dan tabur bunga, Irianto mengatakan, upacara peringatan HUT RI baru pertama kali dipimpin gubernur dan wakil gubernur terpilih. ”Terus terang ini pertama kali setelah tiga tahun Kalimantan Utara diresmikan. Kita merayakan dengan gubernur dan wagub terpilih,” ujar Irianto, Rabu 17 Agustus 2016.
Dini hari sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Prosesi tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa meraih kemerdekaan harus menempuh proses yang panjang.
Meskipun Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, Irianto mengakui, baik pemerintah pusat maupun daerah menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Khususnya pembangunan infrastruktur sebagai upaya menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah yang masih terisolasi.
”Kita tahu setelah 71 tahun merdeka, pemerintah baik presiden dan saya selaku gubernur menyadari masih banyak memang masih masalah yang menjadi pekerjaan rumah kita, khususnya pembangunan dan upaya menyejahterakan masyarakat kita di perbatasan, pedalaman, di pulau-pulau terluar, dan daerah-daerah terpencil, maupun terisolasi,” jelasnya.
Provinsi yang memiliki batas sepanjang 1.038 km dengan negara tetangga ini masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat. Namun Irianto bersyukur, dalam 5 hingga 10 tahun terakhir pemerintah pusat telah memberikan prioritas kebijakan politik anggaran untuk membangun wilayah perbatasan. Salah satunya adalah mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
”Untuk pertama kali sejak kita merdeka, Presiden Jokowi telah mengabulkan permohonan kami. Meskipun terbatas untuk bisa memberikan penyaluran bahan bakar minyak dengan harga subsidi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Sementara ini baru 1 kecamatan di Krayan meskipun sejak bulan Juli yang lalu agak tersendat kembali penyalurannya karena pesawatnya mengalami kerusakan,” jelasnya seraya mengatakan penyaluran BBM bersubsidi akan terus dikembangkan ke wilayah perbatasan lainnya.
Walau terbatas, menurut Irianto, mengatakan hal ini merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah di daerah perbatasan. Tidak hanya distribusi BBM bersubsidi, sebagai upaya menghadirkan negara di ujung batas negeri, Pemprov Kaltara telah membangun rumah sakit di Krayan, Sebuku, dan Long Apung.
”Masyarakat perbatasan memang belum pernah merasakan fasilitas rumah sakit. Kita sudah membangun rumah sakit di Krayan, di Sebuku, Long Apung, meskipun masih perlu dilengkapi lagi dengan perlengkapan, tenaga medis, tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Tentu pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan, kita harus melakukan proses dan upaya kerjasama dan kerja nyata sebagaimana tema kemerdekaan kita tahun ini dari seluruh masyarakat,” katanya.
Untuk itu sebagai warga negara Indonesia, Irianto mengajak seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan. Pada hari kemerdekaan yang ke-71 ini, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kaltara, serta jajaran TNI dan kepolisian. Penghargaan ini disampaikan karena baik TNI maupun kepolisian telah bekerja sama dengan masyarakat membangun semangat gotong royong dan memelihara kedamaian serta keamanan negara.
”Saya tahu, saya sudah berkeliling ke daerah perbatasan, TNI kita menjaga perbatasan kita dengan baik. Kepolisian kita bekerja keras untuk mencegah masalah terorisme, radikalisme, narkoba, dan masalah-masalah tindak kriminalitas lainnya. Setelah 71 tahun kita merdeka, ini memang tidak bisa kita hindari, tingkat kejahatan makin meningkat,” jelasnya.
Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Gubernur Kaltara Irianto Lambrie didampingi Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio beserta Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon. Mereka dan jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara tiba di lokasi upacara pukul 09.30 WITA.
Para peserta upacara terlihat khusyuk memperhatikan prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kaltara. Usai memimpin upacara kemerdekaan, Irianto menuju Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa untuk melaksanakan prosesi ziarah sebagai upaya mengenang jasa pahlawan. Hadir dalam acara tersebut Wakapolda Kaltim Brigadir Jenderal Polisi Hendrawan dan Kolonel Donald Sitorus, yang mewakili Pangdam VI Mulawarman.
Usai ziarah dan tabur bunga, Irianto mengatakan, upacara peringatan HUT RI baru pertama kali dipimpin gubernur dan wakil gubernur terpilih. ”Terus terang ini pertama kali setelah tiga tahun Kalimantan Utara diresmikan. Kita merayakan dengan gubernur dan wagub terpilih,” ujar Irianto, Rabu 17 Agustus 2016.
Dini hari sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Prosesi tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa meraih kemerdekaan harus menempuh proses yang panjang.
Meskipun Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, Irianto mengakui, baik pemerintah pusat maupun daerah menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Khususnya pembangunan infrastruktur sebagai upaya menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah yang masih terisolasi.
”Kita tahu setelah 71 tahun merdeka, pemerintah baik presiden dan saya selaku gubernur menyadari masih banyak memang masih masalah yang menjadi pekerjaan rumah kita, khususnya pembangunan dan upaya menyejahterakan masyarakat kita di perbatasan, pedalaman, di pulau-pulau terluar, dan daerah-daerah terpencil, maupun terisolasi,” jelasnya.
Provinsi yang memiliki batas sepanjang 1.038 km dengan negara tetangga ini masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat. Namun Irianto bersyukur, dalam 5 hingga 10 tahun terakhir pemerintah pusat telah memberikan prioritas kebijakan politik anggaran untuk membangun wilayah perbatasan. Salah satunya adalah mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
”Untuk pertama kali sejak kita merdeka, Presiden Jokowi telah mengabulkan permohonan kami. Meskipun terbatas untuk bisa memberikan penyaluran bahan bakar minyak dengan harga subsidi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Sementara ini baru 1 kecamatan di Krayan meskipun sejak bulan Juli yang lalu agak tersendat kembali penyalurannya karena pesawatnya mengalami kerusakan,” jelasnya seraya mengatakan penyaluran BBM bersubsidi akan terus dikembangkan ke wilayah perbatasan lainnya.
Walau terbatas, menurut Irianto, mengatakan hal ini merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah di daerah perbatasan. Tidak hanya distribusi BBM bersubsidi, sebagai upaya menghadirkan negara di ujung batas negeri, Pemprov Kaltara telah membangun rumah sakit di Krayan, Sebuku, dan Long Apung.
”Masyarakat perbatasan memang belum pernah merasakan fasilitas rumah sakit. Kita sudah membangun rumah sakit di Krayan, di Sebuku, Long Apung, meskipun masih perlu dilengkapi lagi dengan perlengkapan, tenaga medis, tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Tentu pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan, kita harus melakukan proses dan upaya kerjasama dan kerja nyata sebagaimana tema kemerdekaan kita tahun ini dari seluruh masyarakat,” katanya.
Untuk itu sebagai warga negara Indonesia, Irianto mengajak seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan. Pada hari kemerdekaan yang ke-71 ini, Gubernur menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kaltara, serta jajaran TNI dan kepolisian. Penghargaan ini disampaikan karena baik TNI maupun kepolisian telah bekerja sama dengan masyarakat membangun semangat gotong royong dan memelihara kedamaian serta keamanan negara.
”Saya tahu, saya sudah berkeliling ke daerah perbatasan, TNI kita menjaga perbatasan kita dengan baik. Kepolisian kita bekerja keras untuk mencegah masalah terorisme, radikalisme, narkoba, dan masalah-masalah tindak kriminalitas lainnya. Setelah 71 tahun kita merdeka, ini memang tidak bisa kita hindari, tingkat kejahatan makin meningkat,” jelasnya.
(poe)