Praktisi Hukum USU Temui Elite KPK Bicara Korupsi Dunia Pendidikan
Kamis, 11 Agustus 2016 - 20:24 WIB
Praktisi Hukum USU Temui Elite KPK Bicara Korupsi Dunia Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Todung dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (USU), untuk bertemu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
"Diskusi soal korupsi di USU. Banyak sekalikan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Todung di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/3016).
Todung mengaku mendapatkan banyak laporan tentang berbagai masalah di fakultas-fakultas di USU. Dia pun memaparkan beberapa masalah yang dihadapi di USU. Misalnya soal pengalihan aset, pengadaan, lalu uang suap untuk jadi mahasiswa atau spesialis.
"Ini juga terjadi di universitas lain, bukan hanya USU. Makanya KPK punya perhatian yang lebih terhadap korupsi (di) dunia pendidikan," ucap Todung.
Todung menilai, besarnya alokasi anggaran pendidikan di APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memicu potensi korupsi di dunia pendidikan menjadi besar.
Sementara tidak semua perguruan tinggi memiliki sistem yang transparan dan akuntable. Karenanya Todung mengatakan, sistem yang bersih harus segera dibuat untuk mencegah terjadinya korupsi di dunia pendidikan.
"Ini tantangan ke depan, karena uang yang masuk ke universitas itu enggak hanya (uang) negara, tapi pihak ketiga juga," tandas Todung.
"Diskusi soal korupsi di USU. Banyak sekalikan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Todung di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/3016).
Todung mengaku mendapatkan banyak laporan tentang berbagai masalah di fakultas-fakultas di USU. Dia pun memaparkan beberapa masalah yang dihadapi di USU. Misalnya soal pengalihan aset, pengadaan, lalu uang suap untuk jadi mahasiswa atau spesialis.
"Ini juga terjadi di universitas lain, bukan hanya USU. Makanya KPK punya perhatian yang lebih terhadap korupsi (di) dunia pendidikan," ucap Todung.
Todung menilai, besarnya alokasi anggaran pendidikan di APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memicu potensi korupsi di dunia pendidikan menjadi besar.
Sementara tidak semua perguruan tinggi memiliki sistem yang transparan dan akuntable. Karenanya Todung mengatakan, sistem yang bersih harus segera dibuat untuk mencegah terjadinya korupsi di dunia pendidikan.
"Ini tantangan ke depan, karena uang yang masuk ke universitas itu enggak hanya (uang) negara, tapi pihak ketiga juga," tandas Todung.
(maf)
