Cemilan Bikini Bikin Geram Kalangan DPR
Jum'at, 05 Agustus 2016 - 13:13 WIB
Cemilan Bikini Bikin Geram Kalangan DPR
A
A
A
JAKARTA - Produk makanan ringan (cemilian) merek Bikini (bihun kekinian) dengan gambar dan tagline produk kurang pantas mendapat reaksi dari kalangan DPR. Produk cemilan tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma yang belaku.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat semestinya dapat meningkatkan sensitivitasnya terhadap peredaran produk, baik di pasar offline maupun pasar online.
"Di tengah pesatnya bisnis online seperti saat ini, semestinya pengawasan BPOM jauh lebih ditingkatkan dan menerapkan terobosan-terobosan signifikan," ujar Okky melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Jumat (5/8/2016).
Dia menambahkan, cemilan merek Bikini menjadi peringatan untuk pemerintah agar memberikan edukasi lebih intensif kepada pelaku kreatif di berbagai lini usaha, agar membawa misi edukasi kepada masyarakat. (Baca: DPR Nantikan Terobosan Kepala BPOM Baru Berantas Vaksin Palsu)
"Seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), BPOM dan pemerintah daerah (pemda) agar senantiasa bersinergi memberikan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kreatif," ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat semestinya dapat meningkatkan sensitivitasnya terhadap peredaran produk, baik di pasar offline maupun pasar online.
"Di tengah pesatnya bisnis online seperti saat ini, semestinya pengawasan BPOM jauh lebih ditingkatkan dan menerapkan terobosan-terobosan signifikan," ujar Okky melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Jumat (5/8/2016).
Dia menambahkan, cemilan merek Bikini menjadi peringatan untuk pemerintah agar memberikan edukasi lebih intensif kepada pelaku kreatif di berbagai lini usaha, agar membawa misi edukasi kepada masyarakat. (Baca: DPR Nantikan Terobosan Kepala BPOM Baru Berantas Vaksin Palsu)
"Seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), BPOM dan pemerintah daerah (pemda) agar senantiasa bersinergi memberikan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kreatif," ucapnya.
(kur)
