Irman Gusman: Good Governance Wujudkan Kesejahteraan
Kamis, 04 Agustus 2016 - 22:09 WIB
Irman Gusman: Good Governance Wujudkan Kesejahteraan
A
A
A
JAYAPURA - Ketua DPD RI Irman Gusman mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri pengelolaan negara yang baik dan bertanggung jawab yang kita kenal dengan istilah good governance," ungkap Irman Gusman dalam kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua, Rabu (3/8/2016).
Pada Rabu pagi tadi, Irman Gusman menjadi pembicara dalam Dialog Terbuka “Sinergi BPK dan DPD RI Dalam Pengawasan Keuangan Negara” di Auditorium PKK, Provinsi Papua Barat. Pembicara lain adalah anggota BPK RI Prof Bahrulla Akbar dan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manubuy.
Irman Gusman mengatakan lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan hukum yang ada menjadi pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan,” kata Irman.
Menurut Irman, negara-negara maju yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat senantiasa mengelola keuangan negaranya dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. “Di Indonesia, BPK RI merupakan merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UU 1945,” kata senator asal Sumatera Barat ini.
Oleh karena itu, sinergi pengawasan keuangan negara oleh BPK dan DPD RI sangat penting untuk dilakukan.“DPD RI sebagai representasi daerah yang berada di pusat memiliki peran yang sangat signifikan dalam turut serta mengawasi penggunaan keuangan negara,” jelasnya.
Tak hanya menghadiri dialog terbuka pada Rabu sore tadi, Irman Gusman juga memberikan kuliah umum dengan tema “Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah” di Kampus IPDN Papua, Jayapura.
Dalam kuliah umumnya, Irman Gusman menekankan akuntabilitas sebagai wujud transparansi merupakan syarat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Akuntabilitas pemerintah merupakan ciri good governance yang menegaskan bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian pemerintahan yang bersih atau clean government,” kata Irman.
Irman menjelaskan hasil penelitian Bank Dunia menyimpulkan korelasi positif antara praktik pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan. Dampaknya antara lain, pendapatan per kapita yang meningkat, berkurangnya tingkat kematian bayi, dan kemampuan membaca dan menulis masyarakat yang lebih baik.
“Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik,” ujarnya.
Irman menambahkan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah, DPD RI terus mendorong pemerintah daerah melakukan tiga hal pokok. Pertama, pemerintah daerah membangun dan memajukan daerah dengan meningakatkan kualitas sumber daya aparatur serta pendidikan pemerintahan bagi masyarakat.
Kedua, pemerintah daerah harus mampu menjunjung tinggi komitmen profesionalisme kerja agar kemudian dapat meminimalisir terjadinya misskomunikasi maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, pemerintah daerah mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya.
"Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri pengelolaan negara yang baik dan bertanggung jawab yang kita kenal dengan istilah good governance," ungkap Irman Gusman dalam kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua, Rabu (3/8/2016).
Pada Rabu pagi tadi, Irman Gusman menjadi pembicara dalam Dialog Terbuka “Sinergi BPK dan DPD RI Dalam Pengawasan Keuangan Negara” di Auditorium PKK, Provinsi Papua Barat. Pembicara lain adalah anggota BPK RI Prof Bahrulla Akbar dan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manubuy.
Irman Gusman mengatakan lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan hukum yang ada menjadi pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan,” kata Irman.
Menurut Irman, negara-negara maju yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat senantiasa mengelola keuangan negaranya dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. “Di Indonesia, BPK RI merupakan merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UU 1945,” kata senator asal Sumatera Barat ini.
Oleh karena itu, sinergi pengawasan keuangan negara oleh BPK dan DPD RI sangat penting untuk dilakukan.“DPD RI sebagai representasi daerah yang berada di pusat memiliki peran yang sangat signifikan dalam turut serta mengawasi penggunaan keuangan negara,” jelasnya.
Tak hanya menghadiri dialog terbuka pada Rabu sore tadi, Irman Gusman juga memberikan kuliah umum dengan tema “Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah” di Kampus IPDN Papua, Jayapura.
Dalam kuliah umumnya, Irman Gusman menekankan akuntabilitas sebagai wujud transparansi merupakan syarat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Akuntabilitas pemerintah merupakan ciri good governance yang menegaskan bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian pemerintahan yang bersih atau clean government,” kata Irman.
Irman menjelaskan hasil penelitian Bank Dunia menyimpulkan korelasi positif antara praktik pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan. Dampaknya antara lain, pendapatan per kapita yang meningkat, berkurangnya tingkat kematian bayi, dan kemampuan membaca dan menulis masyarakat yang lebih baik.
“Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik,” ujarnya.
Irman menambahkan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah, DPD RI terus mendorong pemerintah daerah melakukan tiga hal pokok. Pertama, pemerintah daerah membangun dan memajukan daerah dengan meningakatkan kualitas sumber daya aparatur serta pendidikan pemerintahan bagi masyarakat.
Kedua, pemerintah daerah harus mampu menjunjung tinggi komitmen profesionalisme kerja agar kemudian dapat meminimalisir terjadinya misskomunikasi maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, pemerintah daerah mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya.
(whb)
