IPW Sebut Tanjung Balai Termasuk Daerah Rawan Konflik
Minggu, 31 Juli 2016 - 16:20 WIB
IPW Sebut Tanjung Balai Termasuk Daerah Rawan Konflik
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat jajaran Polri dalam mengamankan kerusuhan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (Sara) yang terjadi di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara.
Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, kerusuhan tersebut cepat meluas karena Polres Tanjung Balai kurang tanggap dengan situasi psikologis masyarakat setempat.
"Akibatnya amuk massa ini sempat membakar sejumlah bangunan, sepeda motor, dan mobil," kata Neta melalui pers rilisnya, Minggu (31/7/2016).
Neta mengatakan, akibat peristiwa itu korps Bhayangkara diminta sudah mulai cermat dalam menunjuk orang-orang terbaiknya yang akan ditempatkan menjadi Kapolda dan Kapolres.
Neta berharap anggota Polri yang akan ditempatkan di posisi itu harus memiliki pemahaman tentang psikologis massa. "Tentang psikologis masyarakat dan memetakan daerah rawan kriminal maupun rawan konflik Sara," ujarnya.
Neta melanjutkan, bicara konflik Sara di wilayah Tanjung Balai, dia menyebut daerah itu merupakan tergolong wilayah konflik. Konflik itu terjadi karena kurang pedulinya jajaran aparat keamanan terhadap situasi sosial.
Bahkan kata Neta, aparat keamanan cenderung berkolusi dengan pihak tertentu dan membiarkan berkembangnya mafioso di daerah tersebut. Menurutnya, konflik berbau Sara di wilayah Tanjung Balai dianggap sudah kerap terjadi sejak tahun 1997.
Hal ini dianggap membutuhkan keseriusan pemerintah untuk menanganinya. "Di Tanjung Balai misalnya, pada 27 Mei 1998 warga keturunan Cina menjadi korban amuk massa. Sebab selama ini warga Tanjung Balai merasa diteror tokoh mafia Abi Besok Gembok yang juga keturunan Cina," pungkasnya.
Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, kerusuhan tersebut cepat meluas karena Polres Tanjung Balai kurang tanggap dengan situasi psikologis masyarakat setempat.
"Akibatnya amuk massa ini sempat membakar sejumlah bangunan, sepeda motor, dan mobil," kata Neta melalui pers rilisnya, Minggu (31/7/2016).
Neta mengatakan, akibat peristiwa itu korps Bhayangkara diminta sudah mulai cermat dalam menunjuk orang-orang terbaiknya yang akan ditempatkan menjadi Kapolda dan Kapolres.
Neta berharap anggota Polri yang akan ditempatkan di posisi itu harus memiliki pemahaman tentang psikologis massa. "Tentang psikologis masyarakat dan memetakan daerah rawan kriminal maupun rawan konflik Sara," ujarnya.
Neta melanjutkan, bicara konflik Sara di wilayah Tanjung Balai, dia menyebut daerah itu merupakan tergolong wilayah konflik. Konflik itu terjadi karena kurang pedulinya jajaran aparat keamanan terhadap situasi sosial.
Bahkan kata Neta, aparat keamanan cenderung berkolusi dengan pihak tertentu dan membiarkan berkembangnya mafioso di daerah tersebut. Menurutnya, konflik berbau Sara di wilayah Tanjung Balai dianggap sudah kerap terjadi sejak tahun 1997.
Hal ini dianggap membutuhkan keseriusan pemerintah untuk menanganinya. "Di Tanjung Balai misalnya, pada 27 Mei 1998 warga keturunan Cina menjadi korban amuk massa. Sebab selama ini warga Tanjung Balai merasa diteror tokoh mafia Abi Besok Gembok yang juga keturunan Cina," pungkasnya.
(maf)
