Setara Institute Pertanyakan Kinerja Mendagri dan Menag
Minggu, 31 Juli 2016 - 14:53 WIB
Setara Institute Pertanyakan Kinerja Mendagri dan Menag
A
A
A
JAKARTA - Setara Institute mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kerusuhan berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang terjadi di Tanjung Balai, Asahan Sumatera Utara.
"Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi," kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani dalam pers rilisnya, Minggu (31/7/2016).
Menurut Ismail, memang konflik SARA di Tanjung Balai bermula dari hal sepele. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sehingga harus ada langkah tepat dari pemerintah.
Kendati aparat kepolisian telah mengambil tindakan yang tepat dan dan forum komunikasi umat beragama ikut membantu menjaga toleransi di sana, namun hal ini dinilai belum cukup.
Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang peranan kunci mengelola hubungan antaragama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan.
Namun dalam kasus intoleransi ini, fungsi dua kementerian tersebut kembali dipertanyakan. "Hampir dua tahun menjabat, Tjahjo Kumolo (Mendagri) dan Lukman Hakim Saifuddin (Menag) belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada Konstitusi RI," ujar Ismail.
"Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi," kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani dalam pers rilisnya, Minggu (31/7/2016).
Menurut Ismail, memang konflik SARA di Tanjung Balai bermula dari hal sepele. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sehingga harus ada langkah tepat dari pemerintah.
Kendati aparat kepolisian telah mengambil tindakan yang tepat dan dan forum komunikasi umat beragama ikut membantu menjaga toleransi di sana, namun hal ini dinilai belum cukup.
Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang peranan kunci mengelola hubungan antaragama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan.
Namun dalam kasus intoleransi ini, fungsi dua kementerian tersebut kembali dipertanyakan. "Hampir dua tahun menjabat, Tjahjo Kumolo (Mendagri) dan Lukman Hakim Saifuddin (Menag) belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada Konstitusi RI," ujar Ismail.
(maf)
