DPR Pertanyakan Penjelasan Jaksa Agung Terkait Pembatalan Eksekusi

JAKARTA - Pelaksanaan eksekusi mati jilid III telah selesai dilakukan. Namun ‎pelaksanaan tersebut masih meninggalkan masalah karena dari 14 terpidana mati yang direncanakan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) hanya mengeksesusi empat terpidana saja.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil mengatakan, sejatinya eksekusi mati dilakukan secara transparan khususnya menyangkut status hukum 10 terpidana mati.

Menurutnya, publik tidak paham dengan penjelasan yuridis nonyuridis yang disampaikan Jaksa Agung, HM Prasetyo. ‎"Apalagi menurut Jaksa Agung alasan yuridis dan nonyuridis itu tidak bisa dibeberkan kepada khalayak," ujar Nasir saat dihubungi Sindonews, Minggu (‎31/7/2016).

Nasir yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, ditundanya eksekusi itu menimbulkan spekulasi seolah-olah ada intervensi dan juga terkesan tidak cermat sebelum membuat keputusaan‎.

"Kami mendesak jaksa agung untuk segera melanjutkan eksekusi yang tertunda demi kepentingan hukum, kepastian dan keadilan hukum," tukasnya.

Diketahui, eksekusi terpidana mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat 29 Juli 2016 berjalan di luar rencana.‎ Kejaksaan hanya mengeksekusi empat dari 14 terpidana mati.

Padahal sebelumnya Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan akan mengeksekusi seluruh terpidana. Adapun empat terpidana yang sudah dieksekusi pada Jumat dini hari, yakni Freddy Budiman, Michael Titus Igweh dan Humprey Ejike dan Seck Osmane.

Sementara eksekusi 10 terpidana mati kasus narkoba ditunda. Berikut nama-nama terpidana mati yang eksekusinya ditunda:

1. Ozias Sibanda asal Zimbabwe
2. Obina Nwajaja asal Nigeria
3. Fredderik Luttar asal Zimbabwe
4. Agus Hadi asal Indonesia
5. Pujo Lestari asal Indonesia
6. Zulfikar Ali asal Paskitan
7. Gurdip Singh asal India
8. Merri Utami asal Indonesia
9. Okonkwo Nonso asal Nigeria
10. Eugene Ape asal Nigeria.