Istana Bantah Reshuffle Kabinet Bernuansa Politis
Kamis, 28 Juli 2016 - 18:59 WIB
Istana Bantah Reshuffle Kabinet Bernuansa Politis
A
A
A
JAKARTA - Pihak Istana menolak bahwa perombakan kabinet atau reshuffle jilid II yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) bernuansa politis.
Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Presiden, Johan Budi SP. Menurutnya, interpretasi antarmasyarakat selalu berbeda dalam menyikapi keputusan yang diambil presiden.
"Kebetulan yang kamu sampaikan ini persepsi dari masyarakat yang sebelah sini," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Meski demikian, Johan mengaku menghormati interpretasi berbeda dari kalangan masyarakat menyikapi hasil reshuffle kabinet. Yang jelas kata Johan, reshuffle kabinet dilakukan karena pertimbangan matang dari presiden untuk mempercepat program pemerintah.
"(Interpretasi) di masyarakat yang lain itu bisa beda. Saya menganggap ini bukan politis," tukasnya.
Kabar mengenai reshuffle kabinet jilid II dianggap politis setelah sejumlah kalangan menilai presiden mengakomodir keinginan partai pendukung seperti Golkar dan PAN mendapat jatah menteri. Sebaliknya, Presiden dinilai tak berani mencopot menteri yang dianggap kurang berprestasi.
Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Presiden, Johan Budi SP. Menurutnya, interpretasi antarmasyarakat selalu berbeda dalam menyikapi keputusan yang diambil presiden.
"Kebetulan yang kamu sampaikan ini persepsi dari masyarakat yang sebelah sini," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Meski demikian, Johan mengaku menghormati interpretasi berbeda dari kalangan masyarakat menyikapi hasil reshuffle kabinet. Yang jelas kata Johan, reshuffle kabinet dilakukan karena pertimbangan matang dari presiden untuk mempercepat program pemerintah.
"(Interpretasi) di masyarakat yang lain itu bisa beda. Saya menganggap ini bukan politis," tukasnya.
Kabar mengenai reshuffle kabinet jilid II dianggap politis setelah sejumlah kalangan menilai presiden mengakomodir keinginan partai pendukung seperti Golkar dan PAN mendapat jatah menteri. Sebaliknya, Presiden dinilai tak berani mencopot menteri yang dianggap kurang berprestasi.
(maf)
