Gerindra Sindir Jokowi Terkait Jabatan Dua Stafsus Baru
Selasa, 12 Juli 2016 - 07:06 WIB
Gerindra Sindir Jokowi Terkait Jabatan Dua Stafsus Baru
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat dua Staf Khusus (Stafsus) Presiden disindir Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond J Mahesa.
Diketahui, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere dikabarkan bakal menempati posisi stafsus presiden bidang intelijen. Diaz Hendropriyono akan mengisi posisi stafsus bidang sosial.
"Mau tambah staf khusus 20 orang, 50, 100 orang juga enggak apa-apa, kalau bisa seluruh rakyat Indonesia saja dijadiin staf khusus intelijen sama sosial," kata Desmond saat dihubungi wartawan, kemarin.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengakui memang Presiden Jokowi memiliki hak untuk mengangkat atau menambah Stafsus.
"Harusnya Jokowi bikin juga dong, staf khusus soal kartu lapar, kartu miskin, kartu sejahtera untuk masyarakat. Kan yang terpenting itu," ungkapnya.
Menurut Desmond, penambahan Stafsus Presiden dianggapnya tidak ideal. Masyarakat diyakininya tak sepakat dengan penambahan Stafsus Presiden. Dia mengatakan, yang diperlukan masyarakat hanya hukum bisa dijalankan dengan baik.
"Saya kira enggak ideal, mana ada sih yang pernah ideal saat Jokowi jadi presiden. Staf khusus ini saya kira percuma," pungkasnya.
Diketahui, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere dikabarkan bakal menempati posisi stafsus presiden bidang intelijen. Diaz Hendropriyono akan mengisi posisi stafsus bidang sosial.
"Mau tambah staf khusus 20 orang, 50, 100 orang juga enggak apa-apa, kalau bisa seluruh rakyat Indonesia saja dijadiin staf khusus intelijen sama sosial," kata Desmond saat dihubungi wartawan, kemarin.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengakui memang Presiden Jokowi memiliki hak untuk mengangkat atau menambah Stafsus.
"Harusnya Jokowi bikin juga dong, staf khusus soal kartu lapar, kartu miskin, kartu sejahtera untuk masyarakat. Kan yang terpenting itu," ungkapnya.
Menurut Desmond, penambahan Stafsus Presiden dianggapnya tidak ideal. Masyarakat diyakininya tak sepakat dengan penambahan Stafsus Presiden. Dia mengatakan, yang diperlukan masyarakat hanya hukum bisa dijalankan dengan baik.
"Saya kira enggak ideal, mana ada sih yang pernah ideal saat Jokowi jadi presiden. Staf khusus ini saya kira percuma," pungkasnya.
(maf)
