Terminal 3 Tunggu Izin
Kamis, 30 Juni 2016 - 14:47 WIB
Terminal 3 Tunggu Izin
A
A
A
APA kabar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Sepertinya para pemudik Lebaran tahun ini belum bisa menikmati kemewahan bandara yang berbiaya sebesar Rp7 triliun itu. Pasalnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan belum menyalakan lampu hijau pengoperasian terminal megah itu. Atas nama keselamatan, keamanan, dan pelayanan, Menhub Jonan tidak ingin mengulang kasus pengoperasian jalan tol Cipali yang dipaksakan menyambut arus mudik Lebaran tahun lalu. Karena dioperasikan terburu-buru tanpa dilengkapi rambu-rambu memadai, ditengarai sebagai sumber maraknya kecelakaan pada awal pengoperasian. Terminal 3 yang semula dijadwalkan beroperasi 20 Juni oleh Menhub dinilai belum layak.
Sikap tegas mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang belum mengizinkan pengoperasian Terminal 3 sebelum Lebaran yang tinggal menghitung jari itu kontan mengundang pro dan kontra. Sejumlah pejabat di antaranya Sekretaris Kabinet Promono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan anggota Dewan Petimbangan Presiden Sidarto Danusubroto tidak segaris dengan sikap Menhub dan berharap Terminal 3 tetap dibuka untuk mengakomodasi pemudik yang menggunakan moda transportasi udara. Rizal dan Sidarto bahkan sampai turun lapangan untuk mengecek kesiapan terminal dengan penampilan megah itu.
Namun, Jonan tidak terusik oleh pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakannya karena persoalan pengoperasian Terminal 3 dinilai tak ada sangkut pautnya dengan mudik Lebaran. "Kalau enggak ada Terminal 3, memang enggak Lebaran?" ujar Jonan yang dikenal sulit diintervensi oleh pejabat lain itu. Sikap para pejabat yang mendorong pengoperasian Terminal 3 secepatnya oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dinilai sebagai sikap yang keliru. Pasalnya, banyak yang tak paham regulasinya seperti apa dan bukan tupoksinya memberi komentar panjang lebar. Padahal, izin pengoperasian Terminal 3 adalah kewenangan penuh pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kalau keselamatan penerbangan diragukan, sudah pasti pihak Kemenhub tidak bisa dipaksa mengeluarkan izin.
Suara senada juga dilontarkan pengamat penerbangan Gerry Soejatman dan meminta PT Angkasa Pura (AP) II menahan diri untuk tidak mengoperasikan Terminal 3 sebelum Lebaran. Waktu yang mepet dan keterbatasan sejumlah infrastruktur pendukung untuk penerbangan sangat tidak kondusif dioperasikan. Gerry menyarankan manajemen AP II lebih berfokus dalam memberi pelayanan yang memadai kepada pemudik Lebaran tahun ini. Sebelumnya maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia sudah menuntut AP II melengkapi fasilitas dan support system sebelum bergabung di Terminal 3. Sayangnya, Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Group Benny S Butar-butar tak bersedia membeberkan kekurangan Terminal 3.
Dengan tegas Kemenhub menyatakan Terminal 3 belum memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Sehubungan itu, Kemehub merekomendasikan kepada AP II dan AirNav Indonesia sejumlah solusi. Pertama, penggunaan peralatan Advanced Surface Movement Guidance and Control System (ASMGCS) level II untuk pelayanan aerodrome control tower pada taxiway dan runway (maneuvering area), guna mendeteksi konflik lalu lintas pesawat dan kendaraan yang beroperasi di maneuvering area. Petugas tower tak bisa memantau taxiway dan runway karena terhalang gedung terminal 3.
Kedua, penyediaan subtower untuk pengaturan lalu lintas pesawat di apron G Terminal 3 oleh unit apron movement control (AMC) Bandara Soekarno-Hatta. Ketiga, AP II dan AirNav Indonesia harus menyediakan personel yang kompeten seperti pemandu lalu lintas penerbangan dan personel teknik telekomunikasi penerbangan. Keempat, penyediaan lokal standard operating procedure (SOP), yakni prosedur untuk identifikasi lalu lintas pesawat dan kendaraan di dekat maneuvering area. Kelima, pengaturan lalu lintas pesawat udara dan kendaraan di apron.
Melihat rekomendasi dari Kemenhub tersebut, memang tidak mungkin Terminal 3 bisa dioperasikan sebelum Lebaran. Jangan sampai Terminal 3 dioperasikan demi pencitraan kepada publik, tetapi mengabaikan unsur keselamatan, keselamatan, dan pelayanan. Pelajaran dari pengoperasian tol Cipali yang terburu-buru demi mudik Lebaran ditengarai sebagai penyebab berbagai kecelakaan yang menelan korban jiwa jangan sampai terulang lagi.
Sikap tegas mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang belum mengizinkan pengoperasian Terminal 3 sebelum Lebaran yang tinggal menghitung jari itu kontan mengundang pro dan kontra. Sejumlah pejabat di antaranya Sekretaris Kabinet Promono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, dan anggota Dewan Petimbangan Presiden Sidarto Danusubroto tidak segaris dengan sikap Menhub dan berharap Terminal 3 tetap dibuka untuk mengakomodasi pemudik yang menggunakan moda transportasi udara. Rizal dan Sidarto bahkan sampai turun lapangan untuk mengecek kesiapan terminal dengan penampilan megah itu.
Namun, Jonan tidak terusik oleh pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakannya karena persoalan pengoperasian Terminal 3 dinilai tak ada sangkut pautnya dengan mudik Lebaran. "Kalau enggak ada Terminal 3, memang enggak Lebaran?" ujar Jonan yang dikenal sulit diintervensi oleh pejabat lain itu. Sikap para pejabat yang mendorong pengoperasian Terminal 3 secepatnya oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dinilai sebagai sikap yang keliru. Pasalnya, banyak yang tak paham regulasinya seperti apa dan bukan tupoksinya memberi komentar panjang lebar. Padahal, izin pengoperasian Terminal 3 adalah kewenangan penuh pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kalau keselamatan penerbangan diragukan, sudah pasti pihak Kemenhub tidak bisa dipaksa mengeluarkan izin.
Suara senada juga dilontarkan pengamat penerbangan Gerry Soejatman dan meminta PT Angkasa Pura (AP) II menahan diri untuk tidak mengoperasikan Terminal 3 sebelum Lebaran. Waktu yang mepet dan keterbatasan sejumlah infrastruktur pendukung untuk penerbangan sangat tidak kondusif dioperasikan. Gerry menyarankan manajemen AP II lebih berfokus dalam memberi pelayanan yang memadai kepada pemudik Lebaran tahun ini. Sebelumnya maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia sudah menuntut AP II melengkapi fasilitas dan support system sebelum bergabung di Terminal 3. Sayangnya, Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Group Benny S Butar-butar tak bersedia membeberkan kekurangan Terminal 3.
Dengan tegas Kemenhub menyatakan Terminal 3 belum memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Sehubungan itu, Kemehub merekomendasikan kepada AP II dan AirNav Indonesia sejumlah solusi. Pertama, penggunaan peralatan Advanced Surface Movement Guidance and Control System (ASMGCS) level II untuk pelayanan aerodrome control tower pada taxiway dan runway (maneuvering area), guna mendeteksi konflik lalu lintas pesawat dan kendaraan yang beroperasi di maneuvering area. Petugas tower tak bisa memantau taxiway dan runway karena terhalang gedung terminal 3.
Kedua, penyediaan subtower untuk pengaturan lalu lintas pesawat di apron G Terminal 3 oleh unit apron movement control (AMC) Bandara Soekarno-Hatta. Ketiga, AP II dan AirNav Indonesia harus menyediakan personel yang kompeten seperti pemandu lalu lintas penerbangan dan personel teknik telekomunikasi penerbangan. Keempat, penyediaan lokal standard operating procedure (SOP), yakni prosedur untuk identifikasi lalu lintas pesawat dan kendaraan di dekat maneuvering area. Kelima, pengaturan lalu lintas pesawat udara dan kendaraan di apron.
Melihat rekomendasi dari Kemenhub tersebut, memang tidak mungkin Terminal 3 bisa dioperasikan sebelum Lebaran. Jangan sampai Terminal 3 dioperasikan demi pencitraan kepada publik, tetapi mengabaikan unsur keselamatan, keselamatan, dan pelayanan. Pelajaran dari pengoperasian tol Cipali yang terburu-buru demi mudik Lebaran ditengarai sebagai penyebab berbagai kecelakaan yang menelan korban jiwa jangan sampai terulang lagi.
(poe)
