Era Megawati Dinilai Lebih Parah Dibandingkan Zaman SBY
Era Megawati Dinilai Lebih Parah Dibandingkan Zaman SBY
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron menilai kondisi negara saat peralihan kekuasaan era Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai lebih buruk dibandingkan saat peralihan era SBY ke Joko Widodo.
Kendati demikian, Herman menegaskan SBY tidak pernah menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Dia yakin pemerintah era siapapun memiliki niat baik untuk melakukan perbaikan.
"Pada waktu peralihan dari Mega ke SBY lebih parah dari sekarang ini, tapi Pak SBY memperbaikinya selama sepuluh tahun," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Hal itu diungapkan Herman menyikapi pernyataan politikus PDIP yang menyebut kondisi Indonesia hari ini sedikit banyak akibat kinerja pemerintahan sebelumnya. (Baca juga: PDIP: Indonesia Zaman Jokowi begini karena Peran SBY Juga)
Menurut dia, kondisi Indonesia membaik seiring beralihnya kekuasaan dari Pemerintah SBY ke Pemerintah Jokowi. "Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, mendekati 4.000 dolar perkapita per tahun dan sekarang menurun pendapatan per kapita itu, otomatis menurunnya daya beli masyarakat," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Menurut dia, Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla adalah pihak yang bertanggung jawab atas situasi negara saat ini. "Lantas kalau dipersoalkan masa lalu, apakah setelah salahkan SBY, lalu salahkan Megawati, lalu salahkan Gus Dur, Habibie dan terakhir menyalahkan Bung Karno dan Bung Hatta, ini jangan jadi kebiasaan," tuturnya. (Baca juga: Tujuh Poin Koreksi Demokrat untuk Pemerintah Jokowi-JK)
Dia menuding bahwa pemerintah saat ini cenderung menyalahkan pemerintah sebelumnya."Sebaiknya sikap menyalahkan ini diakhiri saja, toh kami juga tidak merongrong pemerintahan, hanya mengkritik dan mengkoreksi ini kan supaya ada perbaikan, ada perhatian," tuturnya.
Terkait kenaikan harga daging, Khaeron menegaskan hal tersebut sudah terjadi pada tahun lalu. "Kenaikan harga daging sapi saat ini sepertinya agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri ini saja. Tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik diatas harga wajar sehingga pernah terjadi mogok para pedagang sapi. Bahkan Badan Reserse Kriminal Polri Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini," kata Herman.
Dia menganggap kesalahan jika ada yang menyalahkan kondisi saat ini merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Menurut dia, pemerintahan SBY memiliki road map terkait pencapaian lima komoditas pangan pokok, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula.
Menurut dia, kebijakan itu dievaluasi setiap tahun. Dengan demikian, kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen terukur. "Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," tandasnya.
Kendati demikian, Herman menegaskan SBY tidak pernah menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Dia yakin pemerintah era siapapun memiliki niat baik untuk melakukan perbaikan.
"Pada waktu peralihan dari Mega ke SBY lebih parah dari sekarang ini, tapi Pak SBY memperbaikinya selama sepuluh tahun," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Hal itu diungapkan Herman menyikapi pernyataan politikus PDIP yang menyebut kondisi Indonesia hari ini sedikit banyak akibat kinerja pemerintahan sebelumnya. (Baca juga: PDIP: Indonesia Zaman Jokowi begini karena Peran SBY Juga)
Menurut dia, kondisi Indonesia membaik seiring beralihnya kekuasaan dari Pemerintah SBY ke Pemerintah Jokowi. "Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, mendekati 4.000 dolar perkapita per tahun dan sekarang menurun pendapatan per kapita itu, otomatis menurunnya daya beli masyarakat," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Menurut dia, Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla adalah pihak yang bertanggung jawab atas situasi negara saat ini. "Lantas kalau dipersoalkan masa lalu, apakah setelah salahkan SBY, lalu salahkan Megawati, lalu salahkan Gus Dur, Habibie dan terakhir menyalahkan Bung Karno dan Bung Hatta, ini jangan jadi kebiasaan," tuturnya. (Baca juga: Tujuh Poin Koreksi Demokrat untuk Pemerintah Jokowi-JK)
Dia menuding bahwa pemerintah saat ini cenderung menyalahkan pemerintah sebelumnya."Sebaiknya sikap menyalahkan ini diakhiri saja, toh kami juga tidak merongrong pemerintahan, hanya mengkritik dan mengkoreksi ini kan supaya ada perbaikan, ada perhatian," tuturnya.
Terkait kenaikan harga daging, Khaeron menegaskan hal tersebut sudah terjadi pada tahun lalu. "Kenaikan harga daging sapi saat ini sepertinya agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri ini saja. Tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik diatas harga wajar sehingga pernah terjadi mogok para pedagang sapi. Bahkan Badan Reserse Kriminal Polri Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini," kata Herman.
Dia menganggap kesalahan jika ada yang menyalahkan kondisi saat ini merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Menurut dia, pemerintahan SBY memiliki road map terkait pencapaian lima komoditas pangan pokok, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula.
Menurut dia, kebijakan itu dievaluasi setiap tahun. Dengan demikian, kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen terukur. "Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," tandasnya.
(dam)
Explore More