Dapat Gelar Doktor, Megawati Beberkan Pengalamannya Jabat Presiden
Dapat Gelar Doktor, Megawati Beberkan Pengalamannya Jabat Presiden
A
A
A
BANDUNG - Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung memberikan gelar doktor honoris causa kepada Presiden ke kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Pemberian gelar doktor honoris causa kepada Mega dilaksanakan di Kampus Unpad, Kota Bandung, Rabu (25/5/2016). Sebelum penganugeran gelar tersebut, Putri Bung Karno itu menjelaskan tentang orasi ilmiahnya yang dijadikan pertimbangan Unpad dalam memberikan gelar kepadanya.
"Pertanggungjawaban ilmiah dari Universitas Padjadjaran didasarkan pada kajian terhadap naskah pidato dan undang-undang yang lahir selama saya menjabat sebagai Presiden kelima," kata Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Lalu dia menegaskan posisinya yang jadi pembeda dengan presiden setelahnya. Dia mengaku presiden mandataris MPR terakhir. "Saya dipilih, diangkat, dan ditetapkan MPR. Semua kebijakan politik yang saya ambil merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR. Jadi bukan presiden yang dipilih langsung dengan visi-misinya," ujarnya.
Kendati demikian, Mega menegaskan memegang tanggung jawab penuh memimpin negara. "Sebagai Presiden saya memegang tanggung jawab penuh ketika di pundak saya dibebankan tugas untuk memimpin negara pada saat krisis multidimensional terjadi," ungkapnya.
Dalam posisi sebagai Presiden, dia mengaku bekerja keras untuk melakukan berbagai perbaikan. Menurut dia, banyak masalah yang melanda Indonesia pada saat itu.
"Gambaran nyata di bidang ekonomi adalah bagaimana saya harus menyelesaikan lebih dari 300 ribu kredit macet di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) hanya dalam waktu tiga tahun. Sementara saat itu ketidakpercayaan begitu besar terhadap institusi negara. Belum lagi berbagai macam disintegrasi dan kerawanan konflik sosial akibat keterpurukan di bidang ekonomi, serta rendahnya kohesivitas sosial," tuturnya.
Saat menjalankan tugas, kata Mega, kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan oleh kekuatan lain. Mega menegaskan penguatan institusi menjadi prinsip kepemimpinannya.
"Suatu prinsip yang berdiri kokoh pada institusi. Penguatan legitimasi negara sebagai pijakan pengambilan kebijakan politik terus saya jalankan, termasuk menyelesaikan kerjasama dengan IMF dan World Bank agar sepenuhnya kita hadir kembali sebagai bangsa yang berdaulat," tutur ibu dari Puan Maharani ini.
Kemudian dia menjelaskan soal kebijakan luar negerinya. Mega mengaku menentang berbagai politik intervensi dari negara adidaya hingga menggelorakan spirit gerakan nonblok.
Soal gelar doktor honoris causa yang diperolehnya, Megawati menyebut itu sekaligus sebagai penghargaan untuk kabinet yang dipimpinnya dahulu, yaitu Kabinet Gotong Royong.
"Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah membantu saya dengan memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa ini. Alhamdulillah kita dapat melalui masa transisi dan meletakkan pondasi perekonomian nasional yang jauh lebih baik," tutur Mega.
Pemberian gelar doktor honoris causa kepada Mega dilaksanakan di Kampus Unpad, Kota Bandung, Rabu (25/5/2016). Sebelum penganugeran gelar tersebut, Putri Bung Karno itu menjelaskan tentang orasi ilmiahnya yang dijadikan pertimbangan Unpad dalam memberikan gelar kepadanya.
"Pertanggungjawaban ilmiah dari Universitas Padjadjaran didasarkan pada kajian terhadap naskah pidato dan undang-undang yang lahir selama saya menjabat sebagai Presiden kelima," kata Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Lalu dia menegaskan posisinya yang jadi pembeda dengan presiden setelahnya. Dia mengaku presiden mandataris MPR terakhir. "Saya dipilih, diangkat, dan ditetapkan MPR. Semua kebijakan politik yang saya ambil merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR. Jadi bukan presiden yang dipilih langsung dengan visi-misinya," ujarnya.
Kendati demikian, Mega menegaskan memegang tanggung jawab penuh memimpin negara. "Sebagai Presiden saya memegang tanggung jawab penuh ketika di pundak saya dibebankan tugas untuk memimpin negara pada saat krisis multidimensional terjadi," ungkapnya.
Dalam posisi sebagai Presiden, dia mengaku bekerja keras untuk melakukan berbagai perbaikan. Menurut dia, banyak masalah yang melanda Indonesia pada saat itu.
"Gambaran nyata di bidang ekonomi adalah bagaimana saya harus menyelesaikan lebih dari 300 ribu kredit macet di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) hanya dalam waktu tiga tahun. Sementara saat itu ketidakpercayaan begitu besar terhadap institusi negara. Belum lagi berbagai macam disintegrasi dan kerawanan konflik sosial akibat keterpurukan di bidang ekonomi, serta rendahnya kohesivitas sosial," tuturnya.
Saat menjalankan tugas, kata Mega, kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan oleh kekuatan lain. Mega menegaskan penguatan institusi menjadi prinsip kepemimpinannya.
"Suatu prinsip yang berdiri kokoh pada institusi. Penguatan legitimasi negara sebagai pijakan pengambilan kebijakan politik terus saya jalankan, termasuk menyelesaikan kerjasama dengan IMF dan World Bank agar sepenuhnya kita hadir kembali sebagai bangsa yang berdaulat," tutur ibu dari Puan Maharani ini.
Kemudian dia menjelaskan soal kebijakan luar negerinya. Mega mengaku menentang berbagai politik intervensi dari negara adidaya hingga menggelorakan spirit gerakan nonblok.
Soal gelar doktor honoris causa yang diperolehnya, Megawati menyebut itu sekaligus sebagai penghargaan untuk kabinet yang dipimpinnya dahulu, yaitu Kabinet Gotong Royong.
"Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para menteri yang telah membantu saya dengan memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa ini. Alhamdulillah kita dapat melalui masa transisi dan meletakkan pondasi perekonomian nasional yang jauh lebih baik," tutur Mega.
(dam)
Explore More