Reaksi Politikus PDIP Sikapi Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Reaksi Politikus PDIP Sikapi Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Wacana tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Indonesia, almarhum Soeharto kembali muncul ke publik.
Wacana itu kembali muncul setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali, 14-17 Mei merekomendasikan pengurus terpilih untuk memperjuangkan pemberian gelar tersebut kepada Soeharto.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin mengatakan, ada prosedur yang harus dilalui dalam memberikan gelar pahlawan.
"Harus ada prosedurnya melalui Kementerian Sosial dan diusulkan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Biarkan saja mengikuti prosedur yang berlaku kalau nanti ketua bidang urusan tanda jasa dan tanda pahlawan itu yang terdiri atas para tokoh-tokoh masyarakat, ya kita lihat hasilnya seperti apa," tutur Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Dalam hal ini, ia menyatakan sarannya agar menunda hal tersebut untuk mencegah prokontra."Saya tidak ikut ikutan berpendapat pribadi -pribadi seperti itu. Apalagi mengatasnamakan TNI, biarkan saja Dewan Tanda Kehormatan yang berbicara, itu sudah ada aturannya sendiri," kata mantan perwira tinggi Angkatan Darat itu.
Namun, dia menyarankan apabila muncul pro dan kontra maka sebaiknya ditunda. "Hanya saya menyarankan selama pemilihan, selama ada pro dan kontra sebaiknya ditunda saja sampai saatnya tiba," tuturnya.
Wacana itu kembali muncul setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali, 14-17 Mei merekomendasikan pengurus terpilih untuk memperjuangkan pemberian gelar tersebut kepada Soeharto.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin mengatakan, ada prosedur yang harus dilalui dalam memberikan gelar pahlawan.
"Harus ada prosedurnya melalui Kementerian Sosial dan diusulkan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Biarkan saja mengikuti prosedur yang berlaku kalau nanti ketua bidang urusan tanda jasa dan tanda pahlawan itu yang terdiri atas para tokoh-tokoh masyarakat, ya kita lihat hasilnya seperti apa," tutur Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).
Dalam hal ini, ia menyatakan sarannya agar menunda hal tersebut untuk mencegah prokontra."Saya tidak ikut ikutan berpendapat pribadi -pribadi seperti itu. Apalagi mengatasnamakan TNI, biarkan saja Dewan Tanda Kehormatan yang berbicara, itu sudah ada aturannya sendiri," kata mantan perwira tinggi Angkatan Darat itu.
Namun, dia menyarankan apabila muncul pro dan kontra maka sebaiknya ditunda. "Hanya saya menyarankan selama pemilihan, selama ada pro dan kontra sebaiknya ditunda saja sampai saatnya tiba," tuturnya.
(dam)
Explore More