Diminta Akui Kesalahannya, Fahri Respons Pernyataan Sohibul Iman

JAKARTA - Pemecatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kadernya yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus menimbulkan polemik di internal partai.

Merespons fenomena ini, Presiden PKS M Sohibul Iman menyatakan akan membuka pintu bagi Fahri Hamzah untuk kembali ke partainya, namun dengan syarat.

"Kalau beliau menyadari kekeliruannya dan mau masuk keanggotaan PKS, kami welcome," ungkap Sohibul kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin.

Menanggapi pernyataan Sohibul Iman, Fahri Hamzah menjawab melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah. Dengan hashtag #DoktrinPKS, Fahri menguraikan sejumlah alasan dan kondisi yang terjadi di internal PKS kini.

Berikut sejumlah kicauan Fahri yang dirangkum Sindonews, Rabu (20/4/2016).

Jika kita terjebak memiliki itulah yang membuat kita menjadi otoriter. Ini yang disebut sindrom Louis IV di Perancis itu. Ketika dia mengatakan L'Etat c'est Moi, negara adalah aku. Maka jadilah pejabat itu semau gue, kritik kepada dia dianggap membahayakan negara.#DoktrinPKS

Memori kita kembali ke orde baru ketika obsolutisme menguat, kritik kepada pejabat jadi bencana bahagia rakyat. Itukah harapan PKS sebagai partai moderen.#DoktrinPKS

Dalam PKS sangat jelas antara struktur dan pribadi. Seperti prinsip demokrasi. Manusia dan pimpinan datang dan pergi, partai dan strukturnya bertahan. Maka kesalahan pribadi bukan kesalahan partai. Pimpinan bukan partai. Partai bukan pimpinan.#DoktrinPKS

Rasanya kesadaran ini adalah kesadaran yang modern tentang organisasi. Maka dalam partai pimpinan yang harus sadar diri dan penuh kerendahan hati. Loyalitas dan kepercayaan kepada pimpinan sangat terkait kepada kapasitas dan kejujuran pimpinan.#DoktrinPKS

Loyalitas tidak otomatis didapatkan begitu memegang kuasa, tapi oleh rasa. Kekuasaan bukan hak milik yang mutlak tapi amanah dan pertanggungjawaban. Maka agak kaget kita mendengar sebagian kosa kata pimpinan PKS belakangan ini.#DoktrinPKS

(Baca juga: PKS Bersedia Terima Kembali Fahri Hamzah, Ini Syaratnya)

Mereka menganggap pimpinan tidak boleh didebat, keputusannya mutlak. Padahal menerabas ruang publik negara. Memerintahkan pejabat publik mundur menurut saya adalah pelanggaran berat kepada hukum tata negara.#DoktrinPKS

Sehingga itu saya jadikan perdebatan tapi di dalam dijadikan dasar tindak indisipliner. Di zaman dahulu saya sering berbeda pendapat dengan pimpinan partai biasa saja.#DoktrinPKS

Karena partai dipimpin oleh manusia biasa, pasti mungkin salah dan lupa. Sehingga loyalitas kepada manusia sangat terkait dengan loyalitas kepada hukum. Inilah modernitas PKS yang saya ikut bersama sejak awal.#DoktrinPKS

Dulu banyak yang kritis kepada pimpinan. Termasuk yang menjabat sekarang. Tapi dianggap wajar. Dulu banyak yang menyerang pikiran pimpinan dan menulis kritik di media dibiarkan. Karena bukankah kita hidup dalam demokrasi? Bukankah di sini pikiran diadu?#DoktrinPKS

Muara dari kekakuan ini karena kita ingin memiliki, di sini salahnya. Ini bukan milik kita, kita hanya menumpang kuasa dan karunia-Nya. Kita hanya mewakili dan menjadi. Sewaktu presiden partai merayu bahwa saya enggak akan diprotes kalau mundur. Artinya hukum hanya alat.#DoktrinPKS

Sewaktu Presiden PKS bilang bahwa saya disuruh minta maaf kalau mau kembali artinya hukum negara enggak dianggap. Gugatan saya kepada negara adalah kesadaran sebagai warga negara hukum.#DoktrinPKS

Hukum negara harus lebih tinggi dari hukum partai. Dan saya hanya mungkin kembali menjadi kader kalau negara membenarkan saya. Begitulah.#DoktrinPKS