Langkah TNI Agar Bisa Lakukan Penindakan di Malaysia-Filipina
Langkah TNI Agar Bisa Lakukan Penindakan di Malaysia-Filipina
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku akan melakukan koordinasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan Malaysia untuk bersama-sama melakukan patroli bersama terkoordinasi di perairan perbatasan.
"Patroli bersama terkoordinasi itu maksudnya, kami mengawal sampai batas perbatasan terluar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Setelah itu di wilayah Filipina ya Filipina dan di wilayah Malaysia ya wewenang Malaysia," ujarnya saat menghadiri peringatan HUT ke-64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/4/2016).
Namun apabila terjadi sesuatu di wilayah negara Malaysia ataupun Filipina, kata Gatot, maka siapapun militer yang mampu hadir dengan cepat diperbolehkan melakukan penanganan dan penindakan.
"Ini langkah-langkah yang segera dilakukan. Itulah perjanjian yang kita buat nantinya, salah satu klausulnya seperti itu (bisa masuk ke wilayah negara tempat terjadinya gangguan). Kalau kita kerja sama patroli terkoordinasi, di sana (perairan) ada apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka tidak sempat bagaimana?" tanya Gatot
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini optimistis bila nota kesepahaman patroli terkoordinasi itu ditandatangani, maka perairan perbatasan ketiga negara menjadi aman.
"Sesegera mungkin saya akan melaksanakan koordinasi dengan Malaysia dan Filipina, karena wilayah itu berbatasan dengan ketiga negara. Saat ini Filipina operasi besar-besaran di Kepulauan Zulu. Kita tunggu saja," katanya.
Senada, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui, telah terjadi penyanderaan kembali terhadap empat WNI. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencermati langkah apa yang harus dilakukan.
"Kita akan evaluasi dari waktu ke waktu sekarang krisis center sudah berjalan di bawah Polhukam dan kita memantau semua kegiatan itu. Kita lihat apakah politik atau tebusan-tebusan," jelasnya.
Dalam pembicaraannya dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kata Luhut, tidak tertutup kemungkinan dibangun kerja sama antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia untuk melakukan patroli di perairan tersebut guna mengadapi masalah perompakan.
"Untuk penyanderaan pertama, kita masih negosiasi oleh pengusaha. Kita biarkan saja pengusaha dulu, kita monitor dengan baik, kita tunggu Senin (18/4), tapi saya sampaikan negosiasi ini enggak cepat," ucapnya.
"Patroli bersama terkoordinasi itu maksudnya, kami mengawal sampai batas perbatasan terluar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Setelah itu di wilayah Filipina ya Filipina dan di wilayah Malaysia ya wewenang Malaysia," ujarnya saat menghadiri peringatan HUT ke-64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/4/2016).
Namun apabila terjadi sesuatu di wilayah negara Malaysia ataupun Filipina, kata Gatot, maka siapapun militer yang mampu hadir dengan cepat diperbolehkan melakukan penanganan dan penindakan.
"Ini langkah-langkah yang segera dilakukan. Itulah perjanjian yang kita buat nantinya, salah satu klausulnya seperti itu (bisa masuk ke wilayah negara tempat terjadinya gangguan). Kalau kita kerja sama patroli terkoordinasi, di sana (perairan) ada apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka tidak sempat bagaimana?" tanya Gatot
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini optimistis bila nota kesepahaman patroli terkoordinasi itu ditandatangani, maka perairan perbatasan ketiga negara menjadi aman.
"Sesegera mungkin saya akan melaksanakan koordinasi dengan Malaysia dan Filipina, karena wilayah itu berbatasan dengan ketiga negara. Saat ini Filipina operasi besar-besaran di Kepulauan Zulu. Kita tunggu saja," katanya.
Senada, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui, telah terjadi penyanderaan kembali terhadap empat WNI. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencermati langkah apa yang harus dilakukan.
"Kita akan evaluasi dari waktu ke waktu sekarang krisis center sudah berjalan di bawah Polhukam dan kita memantau semua kegiatan itu. Kita lihat apakah politik atau tebusan-tebusan," jelasnya.
Dalam pembicaraannya dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kata Luhut, tidak tertutup kemungkinan dibangun kerja sama antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia untuk melakukan patroli di perairan tersebut guna mengadapi masalah perompakan.
"Untuk penyanderaan pertama, kita masih negosiasi oleh pengusaha. Kita biarkan saja pengusaha dulu, kita monitor dengan baik, kita tunggu Senin (18/4), tapi saya sampaikan negosiasi ini enggak cepat," ucapnya.
(kri)
Explore More