PKB Ingatkan Jangan Adu Domba Presiden Terkait Isu Reshuffle

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa diintervensi siapapun.

"PKB percaya dan menyerahkan ihwal reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden. Partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte apalagi memaksa soal reshuffle kabinet ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/4/2016).

Seperti diketahui, belakangan ini isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II kembali santer di tengah publik.

Kalaupun ada reshuffle kabinet, Daniel berharap kebijakan tersebut bertujuan memperkuat konsolidasi politik dan perbaikan kerja kabinet. "Jangan justru malah menambah kekisruhan dan memperlemah konsolidasi politik yang sudah semakin baik saat ini," kata Daniel.

Anggota DPR dari Fraksi PKB ini menegaskan partai politik tidak perlu bermanuver dengan mendikte Presiden. "Apalagi dengan menyebarkan fitnah yang bisa meruntuhkan kekompakan partai koalisi pendukung pemerintah yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat," tuturnya.

Daniel mengingatkan agar sesama partai politik pendukung Presiden Jokowi tidak saling menjatuhkan. Dia mengimbau hal tersebut lantaran sekarang ini muncul berita fitnah secara sistematis yang tidak sesuai fakta dan hanya bertujuan untuk merebut posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Kekuatan gelap ini mencoba merebutnya dengan cara-cara fitnah yang kasar dan tidak terhormat," tandasnya.

Dia menegaskan PKB benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan yang kuat dan solid sehingga seluruh target Nawa Cita dapat diwujudkan dengan baik dan efektif.

"Kami meminta semua pihak untuk menjaga dan menahan diri. Jangan sebarkan berita fitnah apalagi mengadu domba Presiden dengan siapa pun termasuk dengan PKB," tuturnya.