Soal Perpustakaan Parlemen, Ini Saran Pemerintah pada DPR
Selasa, 29 Maret 2016 - 15:34 WIB
Soal Perpustakaan Parlemen, Ini Saran Pemerintah pada DPR
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung enggan menanggapi terlalu jauh mengenai usulan DPR untuk membangun gedung perpustakaan umum yang rencananya terbesar se-Asia Tenggara.
Pramono menyarankan agar DPR menjelaskan kepada publik apakah perpustakaan itu peruntukannya untuk publik, anggota DPR atau para staf dan karyawan DPR.
"Nah ini yang perlu dijelaskan kepada publik. Yang paling utama itu," ujar Pramono di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Menurut politikus PDIP ini, sampai saat ini belum ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai usulan pembangunan perpustakaan DPR tersebut.
Namun yang jelas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 'moratorium' terhadap pembangunan gedung baru di kementerian lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.
"Perpus kan untuk publik. Masa ada perpus untuk saya bangun perpus untuk Pramono Anung. Itu gaya namanya. Perbandingannya seperti itu," tukasnya.
PILIHAN:
Busyro Minta Jokowi Bentuk Tim Independen Usut Kematian Siyono
Pemerintah Didesak Bergerak Cepat Bebaskan 10 WNI yang Disandera
Pramono menyarankan agar DPR menjelaskan kepada publik apakah perpustakaan itu peruntukannya untuk publik, anggota DPR atau para staf dan karyawan DPR.
"Nah ini yang perlu dijelaskan kepada publik. Yang paling utama itu," ujar Pramono di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Menurut politikus PDIP ini, sampai saat ini belum ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai usulan pembangunan perpustakaan DPR tersebut.
Namun yang jelas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 'moratorium' terhadap pembangunan gedung baru di kementerian lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.
"Perpus kan untuk publik. Masa ada perpus untuk saya bangun perpus untuk Pramono Anung. Itu gaya namanya. Perbandingannya seperti itu," tukasnya.
PILIHAN:
Busyro Minta Jokowi Bentuk Tim Independen Usut Kematian Siyono
Pemerintah Didesak Bergerak Cepat Bebaskan 10 WNI yang Disandera
(kri)
