Blok Masela Ada Apa?

ATAS nama pengembangan ekonomi daerah, pemerintah memutuskan proyek pengembangan gas alam cair (liquid natural gas/LNG) di Blok Abadi, Masela akan dibangun di darat.

Pengumuman mendadak itu dengan sendirinya mengakhiri polemik selama ini, apakah proyek tersebut dibangun di laut (offshore) atau di darat (onshore).

Proyek gas ini mengundang perhatian publik bukan lantaran besaran kapasitas gas yang dihasilkan, melainkan karena kegaduhan politik yang ditimbulkan. Perseteruan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah menjadi konsumsi publik yang mencerminkan ketidakutuhan Kabinet Kerja.

Menyikapi perseteruan dua pembantunya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba mendinginkan suasana dengan menetapkan kepastian pembangunan proyek LNG apakah dengan skema offshore atau onshore akan diputuskan pada 2018.

Karena itu, keputusan Presiden Jokowi menetapkan proyek gas yang berlokasi di Provinsi Maluku dibangun di darat yang disampaikan saat berada di Bandara Soepadio, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin, dalam kunjungan kerja di salah satu pulau terbesar di Indonesia itu, kontan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Ada apa gerangan di balik pengumuman tersebut? Sepertinya Presiden Jokowi tidak ingin ambil pusing dengan reaksi publik yang menyoroti pengumuman pembangunan Blok Masela di darat.
Setelah melalui berbagai pertimbangan dan masukan, mantan gubernur DKI Jakarta itu memutuskan bahwa Blok Masela adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu belasan tahun dan akan menelan biaya ratusan triliun rupiah sehingga harus berdampak positif pada ekonomi daerah dan nasional.

"Dari kalkulasi perhitungan dan pertimbangan yang sudah dilakukan, kita putuskan proyek (Blok Masela) dibangun di darat," tegas Jokowi dalam jumpa pers didampingi Menteri ESDM Sudirman Said serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya tugas Menteri Sudirman Said yang selama ini "ngotot" memperjuangkan proyek tersebut dibangun di laut, bagaimana mengordinasikan keputusan tersebut kepada Inpex Indonesia yang menggandeng Shell selaku investor.

Dalam polemik soal Blok Masela, Menteri ESDM dan investor selama ini satu suara bahwa skenario pembangunan Blok Masela lebih cocok di laut dengan pertimbangan biaya investasi lebih murah.

Sebelumnya perdebatan tentang skema pembangunan Blok Masela begitu tajam. Pihak-pihak yang bertikai masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Ada pihak yang cenderung memaksakan agar pemerintah segera menyetujui plan of development (PoD) yang diajukan kontraktor di mana kilang dibangun terapung (floating LNG) di lepas pantai (offshore).

Sebaliknya, pihak lainnya ngotot proyek gas tersebut dibangun di darat (onshore ) dengan pertimbangan, selain biayanya lebih murah, juga akan memberi dampak ekonomi kepada masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur.

Karena, dua pihak dalam hal ini Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said masing-masing memaksakan skema diajukan, yang berujung pada perdebatan seru di tengah publik yang seharusnya tidak perlu terjadi, telah mengundang pertanyaan.

Siapakah gerangan yang diwakili dua pembantu Presiden itu? Spekulasi di tengah masyarakat pun berkembang, ada yang menduga Rizal Ramli bermaksud mengganti investor.

Namun, tudingan tersebut dibantah anak buah Rizal bahwa itu jauh panggang dari api. Rizal Ramli yang belakangan ini dikenal sebagai tukang kepret di Kabinet Kerja menganggap tudingan itu angin lalu saja. Yang diinginkan, keberadaan Blok Masela ini juga menguntungkan masyarakat di Indonesia bagian timur.

Sekarang keputusan sudah final, tidak bisa digugat lagi bahwa Blok Masela dibangun di darat. Kita berharap keputusan itulah yang terbaik, yang bisa memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah sebagaimana menjadi alasan Presiden Jokowi memutuskan memilih skema onshore pembangunan Blok Masela. Bukan karena kepentingan pihak tertentu atau kelompok.

Tugas selanjutnya, bagaimana meyakinkan investor untuk mengikuti keputusan pemerintah. l