Rekrutmen Pendamping Desa Diduga Jadi 'Dagangan' Parpol
Rabu, 23 Maret 2016 - 15:26 WIB
Rekrutmen Pendamping Desa Diduga Jadi 'Dagangan' Parpol
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Pendamping Profesional Desa menemui pemerintah untuk melaporkan masalah rekrutmen para pendamping desa yang dinilai menjadi 'dagangan' partai politik (parpol) tertentu.
Koordinator Pendamping Profesional Jawa Barat, Uun Untamiharja mengatakan, sejumlah kejanggalan muncul dalam rekrutmen pendamping desa, di antaranya dalam aturan disebutkan status pendamping dinyatakan lulusan S1 atau D3 yang berpengalaman selama empat tahun di bidang pendampingan desa.
"Nyatanya ada yang dinyatakan lulus oleh panitia pengadaan barang dan jasa dengan ijasah SLTA, kemudian D3 yang tidak memenuhi persyaratan pengalaman," tutur Uun di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Menurut Uun, kecurigaan muncul ketika rekrutmen pendamping desa jadi komoditas atau dagangan partai politik setelah pihaknya menemukan banyak calon pendamping dinyatakan lulus berdasarkan pengalaman organisasi, ketimbang pengalaman kerja.
Dia menduga pengalaman organisasi lebih lekat dengan organiasasi partai politik. "Karena saya kira kalau organisasi kan netral, pilihan partainya juga rupa-rupa," ujar Uun.
Meski demikian, di Jawa Barat pihaknya mengaku tak menemukan secara gamblang para pendamping desa harus dari partai politik tertentu. Namun ia memastikan hal tersebut sudah ramai tersiar di media sosial.
"Informasi itu ada tapi belum kami tindak lanjutin. tapi provinsi-provinsi lain sudah banyak menyampaikan bahkan bukti-bukti itu yang diupload ke media sosial," tukasnya.
Koordinator Pendamping Profesional Jawa Barat, Uun Untamiharja mengatakan, sejumlah kejanggalan muncul dalam rekrutmen pendamping desa, di antaranya dalam aturan disebutkan status pendamping dinyatakan lulusan S1 atau D3 yang berpengalaman selama empat tahun di bidang pendampingan desa.
"Nyatanya ada yang dinyatakan lulus oleh panitia pengadaan barang dan jasa dengan ijasah SLTA, kemudian D3 yang tidak memenuhi persyaratan pengalaman," tutur Uun di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Menurut Uun, kecurigaan muncul ketika rekrutmen pendamping desa jadi komoditas atau dagangan partai politik setelah pihaknya menemukan banyak calon pendamping dinyatakan lulus berdasarkan pengalaman organisasi, ketimbang pengalaman kerja.
Dia menduga pengalaman organisasi lebih lekat dengan organiasasi partai politik. "Karena saya kira kalau organisasi kan netral, pilihan partainya juga rupa-rupa," ujar Uun.
Meski demikian, di Jawa Barat pihaknya mengaku tak menemukan secara gamblang para pendamping desa harus dari partai politik tertentu. Namun ia memastikan hal tersebut sudah ramai tersiar di media sosial.
"Informasi itu ada tapi belum kami tindak lanjutin. tapi provinsi-provinsi lain sudah banyak menyampaikan bahkan bukti-bukti itu yang diupload ke media sosial," tukasnya.
(maf)
