Politikus PDIP Sarankan Jokowi Copot Menteri Suka Bikin Gaduh
Senin, 07 Maret 2016 - 03:49 WIB
Politikus PDIP Sarankan Jokowi Copot Menteri Suka Bikin Gaduh
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo disarankan untuk me-reshuffle sejumlah menteri pembuat gaduh. Saran itu antara lain datang dari politikus PDIP Tubagus Hasanuddin.
"Saya sarankan kalau sudah diperingatkan dan tetap gaduh terus, sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah 'die hard' atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin. Kenapa begitu saja kok repot," kata Tubagus Hasanuddin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (6/3/2016).
Dia berpandangan, kegaduhan yang dilakukan beberapa menteri sebagai pembantu presiden sepertinya sudah kelewat batas. Dia mencontohkan, kegaduhan yang dilakukan antara Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli (RR) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Men ESDM) Sudirman Said.
"Seperti gaduh soal pembangunan listrik, PT Freeport, dan terakhir soal Masela," ujarnya.
Padahal, menurut dia, Presiden sudah berulang kali menyampaikan pesan bahkan teguran tertutup maupun terbuka soal kegaduhan ini agar setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam sidang kabinet atau dikoordinasikan secara tertutup, bukan di ruang publik.
"Tapi menteri-menteri ini sepertinya cuek saja. Bahkan lebih gaduh, saling serang secara terbuka maupun menggunakan sarana medsos (media sosial)," sesalnya.
Dia khawatir, kegaduhan yang berlarut-larut itu dapat menyebabkan beberapa hal. Pertama, muncul kesan bahwa kabinet ini tidak kompak karena masing-masing pembantu presiden jalan sendiri-sendiri dan tidak sesuai dengan visi dan misi presiden.
Kedua, kegaduhan ini dapat mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan kenapa para pembantu presiden yang ditunjuk presiden ini malah tidak mengikuti arahan presiden dan terkesan bekerja sendiri-sendiri.
"Ada apa? Jangan-jangan keberadaan mereka justru punya agenda untuk mengganggu kelancaran Pemerintahan Jokowi," tandasnya.
"Saya sarankan kalau sudah diperingatkan dan tetap gaduh terus, sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah 'die hard' atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin. Kenapa begitu saja kok repot," kata Tubagus Hasanuddin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (6/3/2016).
Dia berpandangan, kegaduhan yang dilakukan beberapa menteri sebagai pembantu presiden sepertinya sudah kelewat batas. Dia mencontohkan, kegaduhan yang dilakukan antara Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli (RR) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Men ESDM) Sudirman Said.
"Seperti gaduh soal pembangunan listrik, PT Freeport, dan terakhir soal Masela," ujarnya.
Padahal, menurut dia, Presiden sudah berulang kali menyampaikan pesan bahkan teguran tertutup maupun terbuka soal kegaduhan ini agar setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam sidang kabinet atau dikoordinasikan secara tertutup, bukan di ruang publik.
"Tapi menteri-menteri ini sepertinya cuek saja. Bahkan lebih gaduh, saling serang secara terbuka maupun menggunakan sarana medsos (media sosial)," sesalnya.
Dia khawatir, kegaduhan yang berlarut-larut itu dapat menyebabkan beberapa hal. Pertama, muncul kesan bahwa kabinet ini tidak kompak karena masing-masing pembantu presiden jalan sendiri-sendiri dan tidak sesuai dengan visi dan misi presiden.
Kedua, kegaduhan ini dapat mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan kenapa para pembantu presiden yang ditunjuk presiden ini malah tidak mengikuti arahan presiden dan terkesan bekerja sendiri-sendiri.
"Ada apa? Jangan-jangan keberadaan mereka justru punya agenda untuk mengganggu kelancaran Pemerintahan Jokowi," tandasnya.
(zik)
