Istana Minta Menteri Kabinet Kerja Jangan Suka Dahului Presiden
Rabu, 02 Maret 2016 - 15:08 WIB
Istana Minta Menteri Kabinet Kerja Jangan Suka Dahului Presiden
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatin atas aksi saling serang yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja di ruang publik. Maka itu, Jokowi meminta agar hal itu dihentikan.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP, silang pendapat hanya boleh dilakukan pada saat rapat terbatas atau rapat kabinet. Berikutnya, para menteri bisa menyampaikan pendapatnya tanpa mendahului presiden di ruang publik.
"Jadi menteri harusnya apa yang belum disampaikan oleh presiden itu, jangan didahului oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu mengatasnamakan presiden. Itu yang menjadi perhatian," ujar Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Johan mengatakan, bagaimanapun juga posisi menteri adalah pembantu presiden. Sehingga, tak dibenarkan mengeluarkan statment yang belum diputuskan presiden.
Hal itu untuk menghindari silang pendapat antar menteri di ruang publik. Johan menyinggung persoalan silang pendapat antar menteri, terkait kebijakan Blok Masela.
Mantan plt wakil ketua KPK itu berpendapat, soal Blok Masela apakah akan dibangun di darat atau di laut, secepatnya akan diputuskan oleh presiden secara matang.
"Tadi jangan mengeluarkan statement yang presiden sendiri belum pernah mengeluarkan statement, berkaitan dengan apakah itu kebijakan maupun sikap presiden," pungkasnya.
PILIHAN:
Elite dan Kader Golkar Diminta Tak Terpengaruh Putusan MA
Putusan MA Berpotensi Rusak Rekonsiliasi Golkar
Menurut Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP, silang pendapat hanya boleh dilakukan pada saat rapat terbatas atau rapat kabinet. Berikutnya, para menteri bisa menyampaikan pendapatnya tanpa mendahului presiden di ruang publik.
"Jadi menteri harusnya apa yang belum disampaikan oleh presiden itu, jangan didahului oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu mengatasnamakan presiden. Itu yang menjadi perhatian," ujar Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Johan mengatakan, bagaimanapun juga posisi menteri adalah pembantu presiden. Sehingga, tak dibenarkan mengeluarkan statment yang belum diputuskan presiden.
Hal itu untuk menghindari silang pendapat antar menteri di ruang publik. Johan menyinggung persoalan silang pendapat antar menteri, terkait kebijakan Blok Masela.
Mantan plt wakil ketua KPK itu berpendapat, soal Blok Masela apakah akan dibangun di darat atau di laut, secepatnya akan diputuskan oleh presiden secara matang.
"Tadi jangan mengeluarkan statement yang presiden sendiri belum pernah mengeluarkan statement, berkaitan dengan apakah itu kebijakan maupun sikap presiden," pungkasnya.
PILIHAN:
Elite dan Kader Golkar Diminta Tak Terpengaruh Putusan MA
Putusan MA Berpotensi Rusak Rekonsiliasi Golkar
(kri)
