DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Soal Pemekaran Daerah
Senin, 29 Februari 2016 - 21:41 WIB
DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Soal Pemekaran Daerah
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Anggota Komisi II DPR mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun daerah lantaran menilai pemekaran daerah dapat membebani negara.
"Harus ada pemikiran sama tentang pemekaran daerah. Jangan bilang ini membebani negara, dan lain-lainnya," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Menurut Komarudin ini bertentangan, sementara presiden dengan jelas mengatakan, bahwa pembangunan itu harus dari wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Dan ini juga merupakan proses dari penataan daerah.
"Kalau daerah sudah terjangkau semua, tak perlu evaluasi. Kita tak tahu evaluasi DOB Mendagri itu seperti apa. Cuma bilang gagal, berhasil, gagal berhasil," ujarnya.
Sementara Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Luthfi Andi Mutty meminta penjelasan pernyataan Mendagri yang mengatakan bahwa ada daerah yang dimekarkan tetapi ibukotanya tidak jelas.
Dia menuding bahwa itu merupakan kesalahan pemerintah pusat. Sehingga, dia meminta Mendagri tidak keluar dari konteks pembahasan yang semestinya.
"Mengapa disetujui, kalau syarat tak memenuhi. Saya lihat desentralisasi saja tidak jelas arahnya," pungkasnya.
"Harus ada pemikiran sama tentang pemekaran daerah. Jangan bilang ini membebani negara, dan lain-lainnya," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Menurut Komarudin ini bertentangan, sementara presiden dengan jelas mengatakan, bahwa pembangunan itu harus dari wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Dan ini juga merupakan proses dari penataan daerah.
"Kalau daerah sudah terjangkau semua, tak perlu evaluasi. Kita tak tahu evaluasi DOB Mendagri itu seperti apa. Cuma bilang gagal, berhasil, gagal berhasil," ujarnya.
Sementara Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Luthfi Andi Mutty meminta penjelasan pernyataan Mendagri yang mengatakan bahwa ada daerah yang dimekarkan tetapi ibukotanya tidak jelas.
Dia menuding bahwa itu merupakan kesalahan pemerintah pusat. Sehingga, dia meminta Mendagri tidak keluar dari konteks pembahasan yang semestinya.
"Mengapa disetujui, kalau syarat tak memenuhi. Saya lihat desentralisasi saja tidak jelas arahnya," pungkasnya.
(maf)
