Soal Konflik PPP, Suryadharma Ali Terima Keputusan Pemerintah
Kamis, 25 Februari 2016 - 21:14 WIB
Soal Konflik PPP, Suryadharma Ali Terima Keputusan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah yang mengembalikan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Muktamar Bandung diterima dengan lapang dada oleh Suryadharma Ali.
Menurut Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung itu, keputusan perpanjangan kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung hingga enam bulan ke depan diharapkan bisa menyatukan kader partainya.
"Beliau (SDA) mengatakan kita harus mengambil hikmah dari semua masalah yang ada dan menerima keputusan pemerintah, dalam hal ini kepengurusan dikembalikan ke Muktamar Bandung yang Ketumnya pak SDA," tutur Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Epyardi Asda di Hotel Mercure, Jakarta Kamis (25/2/2016).
Epyardi secara resmi juga membawa surat yang ditandatangani langsung oleh SDA. Menurut dia, SDA berharap semua kader juga bisa menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
"Beliau berharap kader taat dan patuh sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga)," tuturnya.
Epyardi mengaku mendengar langsung keprihatinan mantan Menteri Agama itu. SDA, kata dia, khawatir apabila kisruh tidak kunjung usai akan merugikan kader sendiri. "Beliau terenyuh dan tidak menginginkan partai ini hancur," ujar Epyardi.
Dia menambahkan, SDA juga sempat mengingatkan tentang agenda politik nasional kedepan yang harus diikuti oleh PPP. "Kalau kita saling menggugat yang ada ribut terus, sementara pilkada dan verifikasi parpol 2019 sudah di depan mata. Kalau tidak bisa ikut yang rugi kader semuanya," tuturnya.
PILIHAN:
Enam Figur Ini Akan Bersaing Rebut Kursi Ketua Umum Golkar
Menurut Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung itu, keputusan perpanjangan kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung hingga enam bulan ke depan diharapkan bisa menyatukan kader partainya.
"Beliau (SDA) mengatakan kita harus mengambil hikmah dari semua masalah yang ada dan menerima keputusan pemerintah, dalam hal ini kepengurusan dikembalikan ke Muktamar Bandung yang Ketumnya pak SDA," tutur Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Epyardi Asda di Hotel Mercure, Jakarta Kamis (25/2/2016).
Epyardi secara resmi juga membawa surat yang ditandatangani langsung oleh SDA. Menurut dia, SDA berharap semua kader juga bisa menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
"Beliau berharap kader taat dan patuh sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga)," tuturnya.
Epyardi mengaku mendengar langsung keprihatinan mantan Menteri Agama itu. SDA, kata dia, khawatir apabila kisruh tidak kunjung usai akan merugikan kader sendiri. "Beliau terenyuh dan tidak menginginkan partai ini hancur," ujar Epyardi.
Dia menambahkan, SDA juga sempat mengingatkan tentang agenda politik nasional kedepan yang harus diikuti oleh PPP. "Kalau kita saling menggugat yang ada ribut terus, sementara pilkada dan verifikasi parpol 2019 sudah di depan mata. Kalau tidak bisa ikut yang rugi kader semuanya," tuturnya.
PILIHAN:
Enam Figur Ini Akan Bersaing Rebut Kursi Ketua Umum Golkar
(dam)
