Koalisi Parlemen Tanpa Watak Kenegarawanan Lahirkan Anomali
Senin, 15 Februari 2016 - 16:34 WIB
Koalisi Parlemen Tanpa Watak Kenegarawanan Lahirkan Anomali
A
A
A
JAKARTA - Sesuai konstruksi sistem presidensial, praktik demokrasi yang tidak senafas dengan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu akan melahirkan krisis dan pengingkaran suara rakyat itu sendiri.
Maka itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan, koalisi di parlemen tanpa watak kenegarawanan akan melahirkan anomali dalam demokrasi.
“Atas dasar pembahasan di atas, maka peta koalisi di Parlemen seharusnya mengukuhkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, demokrasi untuk elite kekuasaan,” ujar Hasto saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa S1, S2 dan S3 FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, Senin (15/2/2016).
Menurutnya, watak koalisi yang didorong tuntutan elektoral jauh lebih dominan, dibandingkan koalisi atas dasar ideologi, kesejarahan, dan platform politik partai. Koalisi elektoral seperti ini, dia khawatir akan mereduksi upaya insitusionalisasi partai politik.
Dia menambahkan, peta koalisi kini lebih didominasi kepentingan elektoral untuk kekuasaan. "Bagi PDIP, politik yang membangun peradaban itu adalah politik yang berpihak, dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya," ucapnya.
Baca: Ini Alasan PDIP Belum Ganti Puan Dkk.
Maka itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan, koalisi di parlemen tanpa watak kenegarawanan akan melahirkan anomali dalam demokrasi.
“Atas dasar pembahasan di atas, maka peta koalisi di Parlemen seharusnya mengukuhkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, demokrasi untuk elite kekuasaan,” ujar Hasto saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa S1, S2 dan S3 FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, Senin (15/2/2016).
Menurutnya, watak koalisi yang didorong tuntutan elektoral jauh lebih dominan, dibandingkan koalisi atas dasar ideologi, kesejarahan, dan platform politik partai. Koalisi elektoral seperti ini, dia khawatir akan mereduksi upaya insitusionalisasi partai politik.
Dia menambahkan, peta koalisi kini lebih didominasi kepentingan elektoral untuk kekuasaan. "Bagi PDIP, politik yang membangun peradaban itu adalah politik yang berpihak, dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya," ucapnya.
Baca: Ini Alasan PDIP Belum Ganti Puan Dkk.
(kur)
