Reaksi Jokowi Sikapi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Kamis, 04 Februari 2016 - 10:32 WIB
Reaksi Jokowi Sikapi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Indeks persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) Indonesia pada tahun 2015 mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya.
Transparency International (TI) menyatakan skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat menjadi urutan 88 dari 168 negara. (Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Membaik)
Presiden Joko Widodo memiliki penilaian sendiri menyikapi kenaikan IPK di Indonesia. Melalui akun Facebook, Jokowi mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi lagi dalam pemberantasan korupsi.
"Kita harus kerja keras sampai Indonesia bebas korupsi," kata Jokowi melalui akun Facebooknya, Presiden Joko Widodo, Rabu 3 Februari 2016.
Dia mengungkapkan pada tahun 2015 lalu telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015.
Tidak hanya itu, dia pun mengungkapkan penolakannya terhadap beberapa usulan dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya juga menolak beberapa usulan revisi UU KPK jika melemahkan kinerja pemberantasan korupsi," tulis Jokowi.
PILIHAN:
DPR Rumuskan Kerangka Kerja Panja Freeport
Transparency International (TI) menyatakan skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat menjadi urutan 88 dari 168 negara. (Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Membaik)
Presiden Joko Widodo memiliki penilaian sendiri menyikapi kenaikan IPK di Indonesia. Melalui akun Facebook, Jokowi mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi lagi dalam pemberantasan korupsi.
"Kita harus kerja keras sampai Indonesia bebas korupsi," kata Jokowi melalui akun Facebooknya, Presiden Joko Widodo, Rabu 3 Februari 2016.
Dia mengungkapkan pada tahun 2015 lalu telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015.
Tidak hanya itu, dia pun mengungkapkan penolakannya terhadap beberapa usulan dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya juga menolak beberapa usulan revisi UU KPK jika melemahkan kinerja pemberantasan korupsi," tulis Jokowi.
PILIHAN:
DPR Rumuskan Kerangka Kerja Panja Freeport
(dam)
